Pegawai Kemenkeu Tengah Jadi Sorotan Publik, Ini Saran Ketua Banggar

01 Mar 2023, 12:08 WIB

Instagram/pdipsumenep

Jakarta, IDN Times - Badan Anggaran (Banggar) meminta publik disuguhkan informasi yang berimbang. Lantaran selama ini Kementerian Keuangan juga sudah banyak menjatuhkan sanksi terhadap pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang melakukan fraud.

Lantaran saat ini, kasus pamer harta (flexing) yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan kian melebar. Semula kasus ini bermula dari kepemilikan harta oleh mantan pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) yang bernilai fantastis Rp56,1 miliar dan saat ini muncul pejabat dan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto yang sering memamerkan kekayannya di akun media sosial Instagram dan saat ini ia memiliki kekayaan senilai Rp6,72 miliar.

“Publik perlu perlu disuguhkan informasi yang berimbang, bukankah selama ini Menteri Keuangan telah menjatuhkan banyak sanksi terhadap para pegawai di Kemenkeu karena terbukti melakukan fraud,” ucap Ketua Banggar, Said Abdullah dalam keterangannya Rabu (1/3/2023).

1.Kementerian Keuangan terus menindak kasus Fraud

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) IV tahun 2022. (dok. YouTube Kementerian Keuangan)

Lebih lanjut, pada tahun lalu Kemenkeu menerima 185 pengaduan fraud oleh pegawai Kemenkeu, dan 96 diantaranya telah dijatuhi hukuman. Pada tahun 2021 Menkeu telah menjatuhkan hukuman terhadap 114 pegawai di Kemenkeu atas pengaduan publik terhadap 174 pegawai yang dianggap fraud.

“Tindakan seperti ini patut kita apresiasi, dan perlu disampaikan ke publik untuk menunjukkan bahwa Kemenkeu terus melakukan koreksi kedalam dalam rangka menjaga integritas pegawai, dan menjadikan hal itu sebagai momentum untuk melakukan reformasi birokrasi, dan penataan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance),” tegas Said.

2. Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai punya peran penting dalam penerimaan negara

ilustrasi pendapatan negara (IDN Times/Nathan Manaloe)

Said menegaskan bahwa pentingnya kedua direktorat ini lantaran sumbangan ke penerimaan negara setiap tahunnya cukup besar. Sebagai gambaran penerimaan pajak dan cukai pada tahun 2019 menyumbang 77 persen dari total pendapatan negara. Pada masa pandemik COVID-19, tahun 2020 pajak dan bea cukai menyumbang 78 persen pendapatan negara.

Kemudian di ahun 2021 mencapai 77 persen, dan di tahun lalu penerimaan pajak tembus 115,6 persen dari target, sedangkan bea dan cukai mencapai 106,3 persen, sehingga pajak dan cukai menyumbang 10,3 persen dari total pendapatan negara.

“Jangan kita hancurkan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. Dua institusi ini adalah pilar penting penopang pendanaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Jangan sampai sorotan ini malah membuat kinerja perpajakan, bea dan cukai menurun karena terjadi demotivasi kerja di internal pegawai pajak, bea dan cukai,” tegasnya.

3. Harapan Banggar terhadap kasus pejabat pamer harta

Ilustrasi penerimaan pajak (IDN Times/Helmi Shemi)

Dengan demikian, Said berharap para pegawai dibawah Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai terus bekerja keras, walau tengah jadi sorotan publik. Karena ia meyakini persepsi publik terhadap Kemenkeu akan kembali pulih, dan menjadikan seluruh jajaran Kemenkeu makin matang sebagai bagian dari abdi negara.

Oleh karena itu, ia meminta DJP dan DJBC menunjukkan performa yang makin baik di tahun ini meskipun ditengah berbagai gejolak global.

“Yakinlah bahwa sorotan itu kita maknai sebagai niat baik agar kawan kawan mawas diri, dan tidak membuat kinerja kawan kawan kendor. Tunjukkan bahwa penerimaan perpajakan kita di tahun ini tetap cemerlang, tidak mengalami shortfall. Tingkatkan kemudahan layanan para tax payer. Kerja yang hebat ini akan meruntuhkan keraguan public,”tuturnya.