Sri Mulyani Panggil Dirjen Pajak, Interogasi soal Hartanya
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah meminta penjelasan kepada Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo atas harta yang dimiliki oleh bos Direktorat Jenderal Pajak (DJP) itu.
Dari pembicaraan keduanya, diungkapkan bahwa harta Dirjen Pajak mengalami peningkatan karena adanya kenaikan pada harga tanah atau bangunan yang dimiliki olehnya.
"Saya tanya sama Pak Suryo, kenaikannya karena apa? kenaikan karena harga tanah, harga itu, tiba-tiba dianggapnya seolah-olah itu korupsi," kata Sri Mulyani dalam acara Economic Outlook 2023 yang diselenggarakan CNBC Indonesia, Selasa (28/2/2023).
Berdasarkan LHKPN 2021, harta kekayaan Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak adalah sebesar Rp14,4 miliar.
Rinciannya berupa tanah dan bangunan sebesar Rp14,1 miliar. Kemudian alat transportasi dan mesin sebesar Rp947 juta. Lalu, ada harta bergerak lainnya sebesar Rp1,5 miliar, kas dan setara kas Rp2,79 miliar, dan utang sebesar Rp5 miliar.
1. Sri Mulyani minta Dirjen Pajak jelaskan ke publik
Dalam obrolan keduanya, Sri Mulyani menanyakan seputar sumber pendapatan Dirjen Pajak. Sri Mulyani pun meyakini bahwa anak buahnya itu benar dan memintanya menyampaikan ke publik.
"Saya tanyakan sumber pendapatan dari mana saja, sampaikan. Saya tanya sama Dirjen Pajak 'kamu yakin kamu bener?' 'yakin Bu' 'saya yakin kamu bener, sampaikan ke publik'," sebutnya.
2. Buntut dari tereksposnya klub moge DJP
Baru-baru ini beredarnya foto dan berita Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai moge bersama klub Belasting Rijder DJP, yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar.
Menyikapi pemberitaan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan instruksi kepada Dirjen Pajak untuk menjelaskan dan menyampaikan kepada masyarakat/publik mengenai jumlah harta kekayaan.
3. Sri Mulyani minta klub moge DJP dibubarkan
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga meminta agar klub Belasting Rijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai Moge, menurutnya menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP.
"Bahkan apabila moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, mengendarai dan memamerkan moge bagi Pejabat/Pegawai Pajak dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik," ujar Sri Mulyani dalam Instagramnya @smindrawati baru-baru ini.
