Pemanfaatan Biogas Berpotensi Pangkas Subsidi LPG Rp1,4 Triliun

Fabian menjelaskan, hasil kajian Su-re.co di Bajawa, Sumba, dan Bali menunjukkan masyarakat pedesaan masih bergantung pada kayu bakar sebagai sumber energi utama untuk memasak. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya beban masyarakat untuk mencari kayu bakar serta meningkatnya risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Bahkan, Su-re.co mencatat sekitar 98 persen rumah tangga di Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan paparan asap dari aktivitas memasak menggunakan kayu bakar.

"Di pedesaan masih jarang ditemukan energi bersih sehingga menimbulkan banyak masalah terkait kesehatan hingga emisi. Padahal di pedesaan banyak sekali bahan baku biogas berupa limbah pertanian dan peternakan," ujar Fabian.

Dari sisi nasional, Fabian menilai pengembangan biogas dapat mendukung pencapaian target bauran EBT Indonesia pada 2026 yang ditargetkan mencapai 17–21 persen dari total bauran energi nasional.

Selain itu, pemanfaatan biogas diperkirakan mampu mengurangi beban subsidi LPG hingga sekitar Rp1,4 triliun per tahun. Program tersebut juga berpotensi menjangkau sekitar 12,05 juta rumah tangga di 75.265 desa di seluruh Indonesia.

Meski demikian, menurut Fabian, pengembangan biogas masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya masih bergantung pada pendanaan hibah, keterbatasan kapasitas teknis dan kelembagaan desa, minimnya dukungan pemerintah daerah, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap biogas sebagai energi bersih.

Karena itu, dia mendorong pengembangan biogas dilakukan melalui pendekatan bottom-up dengan melibatkan masyarakat desa sejak tahap perencanaan.

"Kami sudah melakukan komunikasi dengan mitra lokal, pihak desa hingga pemerintah daerah agar biogas ini bisa dikembangkan di desa-desa," ujarnya.

Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo, mengatakan pihaknya mendukung pengembangan energi terbarukan di desa, termasuk melalui pemanfaatan dana desa.

Menurutnya, akses terhadap energi merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi energi terbarukan yang dimiliki masing-masing wilayah.

"Biogas memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena banyak desa yang memiliki sektor peternakan dan pertanian," kata Samsul.

Senada, Pelaksana Harian Koordinator Direktorat Energi Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Erick Ta'dung, mengatakan desa memiliki pasokan bahan baku yang melimpah untuk pengembangan biogas, mulai dari limbah peternakan, limbah pertanian dan perkebunan, hingga limbah rumah tangga.

Menurut Erick, percepatan pengembangan biogas membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku industri, lembaga keuangan, akademisi, serta masyarakat.

"Perlu ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan kebijakan, standar, pedoman, serta memfasilitasi pengembangan biogas. Dari sisi industri juga perlu membangun dan mengoperasikan fasilitas untuk meningkatkan kualitas biogas," jelasnya.