Pembatasan Pertalite Berdasarkan Desil Dinilai Rawan Salah Sasaran
- Mohammad Faisal menilai pembatasan Pertalite berdasarkan desil bergantung pada ketepatan data penerima dan kontrol pengisian di SPBU.
- Barcode dinilai dapat digunakan untuk pembelian Pertalite, tetapi berpotensi dipakai oleh pihak yang tidak berhak.
- Akurasi data desil menjadi persoalan utama karena dapat memicu inclusion error maupun exclusion error dalam penyaluran subsidi.
Jakarta, IDN Times - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam rencana pembatasan Pertalite berdasarkan desil, yakni ketepatan data dan mekanisme kontrol saat pengisian bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Menurut Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mekanisme kontrol di SPBU relatif lebih mudah diperbaiki dibandingkan dengan persoalan ketepatan data yang menjadi dasar penentuan penerima Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) tersebut.
"Setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan itu. Dari pertama itu ketepatan data. Yang kedua, masalah mekanisme kontrol dalam mengimplementasikan pengisian bensin ya nanti di stasiun-stasiun pengisian bensin," kata dia kepada IDN Times, Senin (24/8/2026).
1. Mekanisme barcode masih bisa diterapkan
Ilustrasi pendaftaran QR Code Pertalite Pertamina. (Dok. Pertamina) Faisal menilai pembatasan berdasarkan desil masih dapat diterapkan dengan mekanisme barcode seperti yang digunakan saat ini. Nantinya, setiap orang yang masuk dalam desil penerima Pertalite akan memiliki barcode untuk digunakan saat membeli BBM.
"Nah, ini berarti nanti orang, dalam bayangan saya ya, orangnya nanti yang punya barcode, masing-masing punya, yang punya barcode berdasarkan desil tadi itu ya. Nah, jadi implementasinya mungkin bisa," ujarnya.
2. Tapi barcode berpotensi disalahgunakan
QR code Pertalite di Jateng & DIY. (Dok/Pertamina) Mekanisme barcode tetap perlu dikontrol agar tidak menimbulkan celah dalam penyaluran Pertalite bersubsidi. Faisal mencontohkan pemilik mobil yang tergolong mampu dan tidak masuk kelompok penerima Pertalite bersubsidi.
Pemilik kendaraan tersebut dapat meminta sopir yang masuk dalam desil penerima subsidi untuk mengisi BBM menggunakan barcode miliknya. Akibatnya, kendaraan milik orang yang tidak berhak tetap dapat mengakses Pertalite karena transaksi dilakukan menggunakan barcode milik orang yang berhak.
"Nah, ini hal-hal kayak gini kan bisa mengakibatkan kebocoran ya dari aspek implementasi mekanismenya," tutur Faisal.
3. Akurasi data jadi persoalan utama
Ilustrasi: Petugas SPBU sedang mengisikan Pertalite ke mobil konsumen. (Dok. Pertamina) Faisal menilai persoalan yang lebih besar terdapat pada ketepatan data desil. Menurut dia, masih ada perdebatan mengenai akurasi data desil, termasuk batas kelompok yang berhak dan tidak berhak menerima Pertalite.
Dia juga menyoroti definisi masing-masing desil yang dinilai masih rancu. Kesalahan dalam pendataan dan penentuan desil, termasuk menentukan pihak yang layak dan tidak layak menerima subsidi, menurut Faisal, dapat menyebabkan ketidaktepatan sasaran.
Kondisi itu dapat berupa inclusion error, yakni pihak yang tidak layak justru menerima subsidi, maupun exclusion error, yakni pihak yang sebenarnya berhak tetapi tidak menerima subsidi.
"Nah, ini yang mungkin lebih besar exclusion error-nya ini, banyak nanti dikhawatirkan yang sebetulnya berhak dapat, jadinya tidak dapat ya, karena definisi desil yang tidak tepat gitu ya. Karena ini bergantung, betul-betul bergantung pada ketepatan datanya," kata dia.
