Pembiayaan UMKM Tumbuh 2,16 Persen Jadi Rp1.948 Triliun hingga Juni

11 Agu 2026, 16:05 WIB

Triyan Pangastuti

News

Channel

Add Us on Google

Pembiayaan UMKM Tumbuh 2,16 Persen Jadi Rp1.948 Triliun hingga Juni

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae. (IDN Times/Triyan).

Intinya Sih

Total pembiayaan UMKM lintas sektor mencapai Rp1.948,72 triliun hingga Juni 2026, tumbuh 2,16 persen secara tahunan.
Perbankan mendominasi 82,44 persen pembiayaan UMKM; kreditnya Rp1.519,35 triliun, tumbuh 1,65 persen dengan rasio kredit bermasalah 4,54 persen.
OJK menilai akses formal UMKM terkendala kapasitas usaha, legalitas, pencatatan keuangan, informasi pasar, dan rantai pasok; sinergi ekosistem pembiayaan perlu diperkuat.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan UMKM lintas sektor terus tumbuh positif. Hingga Juni 2026, total pembiayaan UMKM mencapai Rp1.948,72 triliun atau tumbuh 2,16 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pertumbuhan pembiayaan UMKM tersebut ditopang oleh sejumlah sektor jasa keuangan.

Pasar modal mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,25 persen yoy. Selanjutnya, pembiayaan melalui perusahaan pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) tumbuh 7,03 persen yoy. Sementara itu, pembiayaan UMKM melalui perbankan tumbuh 1,21 persen yoy.

"Data OJK menunjukkan bahwa pada Juni 2026, total pembiayaan UMKM lintas sektor mencapai Rp1.948,72 triliun, tumbuh sebesar 2,16 persen year on year," kata Dian dalam sambutannya pada UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

1. Pembiayaan UMKM masih didominasi oleh sektor perbankan dengan porsi 82,44 persen

Gedung perbankan sebagai ilustrasi layanan Bullion Bank atau bank emas. (Sumber: Pinterest)

Dian menambahkan, pembiayaan UMKM masih didominasi oleh sektor perbankan dengan porsi 82,44 persen. Kemudian, pembiayaan melalui PVML mencapai 17,50 persen dan pasar modal sebesar 0,06 persen. Pada periode yang sama, kredit UMKM perbankan tercatat sebesar Rp1.519,35 triliun.

"Nilai tersebut setara dengan 16,73 persen dari total kredit perbankan. Kredit UMKM tersebut tumbuh 1,65 persen yoy, dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar 4,54 persen," jelasnya.

2. Akses pembiayaan masih jadi tantangan

ilustrasi bank, perbankan, internet banking (vecteezy.com/6428W Digital Art)

Dian mengatakan, persoalan pembiayaan UMKM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana. Menurut dia, akses pembiayaan juga erat kaitannya dengan keterhubungan berbagai komponen dalam ekosistem UMKM.

"Permasalahan pembiayaan UMKM pada dasarnya tidak semata-mata merupakan persoalan ketersediaan dana. Namun juga keterhubungan antara berbagai komponen dalam suatu ekosistem yang utuh dan terintegrasi," ujarnya.

3. Alasan banyak UMKM belum dapat pembiayaan

ilustrasi bank (freepik.com/wirestock)

Dia menuturkan, masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu mengakses pembiayaan formal. Kondisi tersebut antara lain disebabkan keterbatasan kapasitas usaha, legalitas, pencatatan keuangan, informasi pasar, hingga keterhubungan dengan rantai pasok.

Di sisi lain, berbagai program pembiayaan dan pemberdayaan yang telah dijalankan pemerintah, industri jasa keuangan, serta pemangku kepentingan masih perlu diperkuat.

"Sinergi antarpihak diperlukan agar berbagai program tersebut dapat saling melengkapi dan memberikan dampak yang lebih optimal," tegasnya.

Dengan demikian, OJK mendorong pendekatan yang lebih terintegrasi melalui pengembangan ekosistem pembiayaan dan pemberdayaan UMKM. Pendekatan tersebut mencakup seluruh tahapan pengembangan usaha, mulai dari peningkatan kapasitas, pendampingan, akses pasar, digitalisasi, hingga pembiayaan yang disesuaikan dengan siklus dan karakteristik usaha.

"Dengan ekosistem yang kuat, pembiayaan tidak lagi menjadi tujuan akhir, melainkan menjadi katalis bagi peningkatan produktivitas, perluasan usaha, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing UMKM sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.