Pemerintah Bantah Isu Garuda Bakal Dipailitkan meski Tempuh PKPU

Tiko mengatakan apabila pemerintah dan Garuda sukses mendapat homologasi, maka hasilnya akan mengikat seluruh lessor atau kreditur secara hukum.

Hal ini dia katakan lebih cepat untuk menyelamatkan Garuda dari jurang kebangkrutan. Sebab, jika melakukan negosiasi untuk restrukturisasi utang satu-per-satu dengan kreditur Garuda, maka prosesnya akan memakan waktu lebih dari dua tahun.

"Jadi memang ini situasinya pelik secara legal. Karena masalahnya time contraint yang harus kita percepat. Tidak mungkin kita one on one dengan 60 kreditur, bisa 2 tahun gak selesai," ujar Tiko.

Meski dinilai bisa mempercepat penyelamatan Garuda, namun proses pengajuan homologasi melalui jalur hukum itu memang pelik. Sebab, seluruh lessor di luar negeri juga harus masuk ke PKPU Indonesia, dan harus tunduk pada yurisdiksi di Indonesia.

Belum selesai sampai di situ, Garuda juga harus mendaftarkan hasil PKPU di Indonesia ke Pengadilan Arbitrase di London, Inggris. Seluruh lessor Garuda juga harus menemui kesepakatan untuk mendapatkan homologasi. Oleh sebab itu, proses yang ditempuh ini memang tetap memberi risiko kepailitan.

Apalagi, pemerintah melalui BUMN dan Himbara hanya memiliki hak voting homologasi sebesar 25 persen.

"Solusi in court tujuannya apa untuk homologasi, mencari perdamaian. Walaupun memang ada di situ risiko. Kalau pada waktu voting gak setuju, majority-nya bisa menuju ke pailit," ucap Tiko.

Di sisi lain, Tiko mengaku dirinya tak bisa menjamin bahwa proses PKPU akan berujung pada homologasi, sehingga tidak pailit. Menurut dia, tetap ada potensi homologasi tidak tercapai, dan Garuda harus pailit.

"Apakah kita percaya diri bahwa ini akan berhasil? Mungkin ya 70:30. Gak mungkin juga dijamin berhasil, karena ini kan faktornya lebar sekali. Kami bandingkan dengan restrukturisasi Krakatau Steel, PTPN, Waskita yang krediturnya dalam negeri, dan 90 persen kita kenal orangnya. Nah ini beda sekali karena 80 persen krediturnya bukan kreditur yang kita kenal, dan itu di luar negeri. Jadi dinamika negosiasinya sangat berbeda sekali," tutur dia.

Meski begitu, dia memastikan pemerintah berupaya keras mendapatkan homologasi.

"Tapi kami tekankan bahwa pemerintah ingin mencari solusi, restrukturisasi, dan memang solusi yang bisa efektif menggunakan proses in-court untuk mendapatkan homologasi," kata dia.

Sebelum menempuh jalur hukum tersebut, Tiko mengaku pemerintah sudah menyiapkan 'sekoci' alias rencana cadangan apabila Garuda Indonesia tak mencapai homologasi.

Adapun sekoci tersebut ialah menggabungkan atau merger Garuda dengan PT Pelita Air Service (PAS). Rencana itu disiapkan untuk mencegah Indonesia kekurangan pesawat tahun depan.

"Kalau Garuda pailit, itu akan kehilangan sekitar 150 pesawat. Jadi bayangkan kalau Garuda pailit, tahun depan mungkin akan sangat sulit mencari pesawat karena gak ada aircraft yang tersedia. Oleh karena itu kita juga harus bertanggung jawab untuk menyiapkan sekoci. Seandainya ini gagal, pailit, harus ada yang mengisi kekosongan pesawat. Ini sekoci hanya jika proses in-court tidak sesuai harapan kita," ujarnya.