Pemerintah Harus Beri 'Pelicin' agar Masyarakat Beralih ke Kendaraan Listrik

01 Nov 2022, 15:40 WIB

Ilustrasi uang. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Hendro Sugiyatno, mengatakan bahwa insentif dari pemerintah akan menstimulus penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat.

Namun, sampai saat ini mekanisme atau aturan terkait insentif tersebut masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Untuk merangsang masyarakat membeli kendaraan listrik adalah dengan insentif. Bagaimana rumusannya insentif kita belum tahu, tapi yang jelas insentif ini akan mengurangi harga karena saat ini harga (kendaraan listrik) masih tinggi," ucap Hendro kepada awak media di Gedung Kemenhub, Jakarta, Selasa (1/11/2022).

1. Harga kendaraan listrik di RI mesti lebih murah dibandingkan luar negeri

Nasmoco Group mengenalkan mobil listrik dan hybrid di acara Nasmoco Electric Vehicle Auto Show di Mal Paragon Semarang, 21–25 September 2022. (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)

Hendro menambahkan, harga kendaraan listrik di dalam negeri mesti lebih murah dibandingkan dengan luar negeri.

Menurut dia, saat ini harga kendaraan listrik di negara tetangga sudah jauh lebih murah jika dibandingkan dengan Indonesia.

"Kita juga gak mau di negara tetangga kita harganya murah di kita lebih mahal. Insentif itu kan salah satu upaya mendorong kemampuan masyarakat membeli kendaraan listrik. Maka salah satu upaya pemerintah sedang membahas insentif pembelian mobil listrik maupun sepeda motor," beber Hendro.

2. Insentif kendaraan listrik yang sudah ada saat ini

Ilustrasi insentif (IDN Times/Arief Rahmat)

Kendati begitu, pemerintah sebenarnya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

Dari beleid tersebut, terdapat insentif fiskal untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang di antaranya adalah sebagai berikut:

- Insentif fiskal biaya uji tipe kendaraan bermotor listrik untuk sepeda motor bakar yang semula 9,5 juta menjadi 4,5 juta untuk sepeda motor listrik, mobil penumpang motor bakar yang semula 27,8 juta menjadi 13,2 juta untuk mobil penumpang listrik, mobil bus motor bakar yang semula 126,9 juta menjadi 13,2 juta untuk mobil bus listrik.

- Insentif fiskal untuk tarif Sertifikat Uji Tipe (SUT) sepeda motor bakar 25 juta menjadi 1 juta untuk sepeda motor listrik, mobil dan landasan motor bakar yang semula 30 juta menjadi 5 juta untuk mobil dan landasan KBLBB.

- Insentif non fiskal juga diberikan untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sepeti contoh bebas ganjil genap di Provinsi DKI Jakarta

3. Pemerintah pusat berikan banyak insentif untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik

Airlangga Hartarto hadir dalam acara Indonesia Millennial and Gen-Z Summit 2022 pada Jumat (30/9/2022). (IDN Times/Tata Firza & Gilang Pandutanaya)

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah pusat memberikan banyak insentif untuk mempercepat penggunaan mobil listrik.

Dia mengatakan untuk mempercepat transisi itu, memang harus diawali dengan penggunaan kendaraan listrik untuk transportasi publik.

"Untuk Indonesia transisi ke mobil listrik, harus dimulai dengan transportasi publik yang listrik. Terus harus dimulai dengan fasilitas," kata Airlangga dalam program Ngobrol Seru by IDN Times yang dikutip Minggu, (2/10/2022).

Airlangga menambahkan, pemerintah pusat memberikan insentif tarif nol PPnBM untuk pembelian mobil listrik, begitu juga dengan perpajakan lainnya.

"Nah di Indonesia ini fasilitas ada yang dipegang pemerintah, ada yang dipegang pemerintah daerah. Pemerintah pusat sudah kasih semua untuk mobil listrik. Misalnya PPnBM-nya sudah dihilangkan, bea-beanya nol," ucap dia.