Pemerintah Mulai Godok Kebutuhan Anggaran Pemulihan Bencana Sumatra

Pria yang akrab disapa AHY itu menyampaikan rapat koordinasi digelar untuk meminta Kementerian PU serta Kementerian PKP menjabarkan perhitungan awal kerusakan infrastruktur akibat bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar.

Dia menilai proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dapat berlangsung cepat karena membutuhkan perencanaan, eksekusi, dan pengawasan yang ketat.

Kementerian PU disebut menjadi ujung tombak percepatan pemulihan infrastruktur dasar di tiga provinsi tersebut. Begitu pula Kementerian PKP yang mengurus hunian kawasan permukiman.

"Oleh karena itu rapat hari ini penting sekali. Saya ingin memberikan kesempatan tentunya kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menjelaskan secara detail perhitungan awal," ujarnya.

Dalam rapat tersebut, AHY menyampaikan penanganan bencana memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat.

Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai adanya gerakan moral dari masyarakat untuk membantu para penyintas sebagai hal positif yang harus diintegrasikan melalui koordinasi yang baik.

"Pemerintah pusat maupun daerah pasti akan hadir tapi tentu dukungan dari semua kalangan masyarakat sangat dinantikan karena sekali lagi ini adalah sebuah solidaritas kebangsaan dan kita semua ada di situ," kata dia.

AHY menjelaskan koordinasi dilakukan bersama kementerian terkait yang berperan langsung dalam proses recovery di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dia menyebut status di lapangan masih berada pada fase tanggap darurat, sehingga kegiatan utama difokuskan pada evakuasi korban, penyelamatan warga, serta pemenuhan kebutuhan dasar di lokasi pengungsian.

"Sambil secara paralel tentu kita berupaya sekuat tenaga untuk menghubungkan kembali jalur-jalur transportasi terutama untuk bantuan logistik, medical supplies ke daerah terisolir yang putus transportasi daratnya," papar AHY.

Kerusakan jembatan dan jalan membuat pengiriman bantuan harus mengandalkan jalur udara dan laut, meski terkendala kapasitas pesawat kecil dan helikopter. Wilayah permukiman yang jauh dari pusat kota juga membuat pengiriman bantuan membutuhkan upaya tambahan.