Proses negosiasi berlangsung selama beberapa bulan
Aspek keselamatan dan standar operasional tambang tetap terjaga
Pemerintah tidak membayar biaya besar untuk tambahan 12 persen saham Freeport
Jakarta, IDN Times – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani memastikan, penambahan kepemilikan saham pemerintah sebesar 12 persen di PT Freeport Indonesia diberikan tanpa biaya (free of charge) oleh Freeport-McMoRan.
“Hasil negosiasi menunjukkan pemerintah akan mendapatkan tambahan 12 persen saham secara free of charge, jadi tidak ada biaya sama sekali,” ujar Rosan usai menghadiri Investor Daily Summit, Rabu (8/10/2025).
Rosan menjelaskan, proses negosiasi antara pemerintah dan Freeport telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Dari pembahasan intensif tersebut, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan prinsip.
“Negosiasi ini bukan baru satu atau dua bulan, tapi sudah lebih dari enam bulan. Sekarang kesepakatannya sudah bisa dibilang tahap finalisasi, dan kedua belah pihak telah sepakat,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus menjaga standar keselamatan dan kualitas operasional tambang kelas dunia milik Freeport Indonesia.
“Dengan adanya penambahan saham ini, kami akan memastikan aspek keselamatan serta standar world-class mining operation tetap terjaga,” ujarnya.
Saat ini, kata Rosan, pemerintah masih menyusun rincian kesepakatan terkait mekanisme penambahan kepemilikan saham tersebut.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan pemerintah tak mengeluarkan biaya besar untuk mengantongi 12 persen saham tambahan PT Freeport Indonesia (PTFI).
Bahlil mengatakan, biaya mencaplok 12 persen saham PTFI dari Freeport Mc-MoRan sangat murah.
"Yang jelas dengan biaya yang semurah-murahnya. Bila perlu valuasi asetnya sangat kecil sekali," kata Bahlil di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Jakarta, Rabu (8/10/2025).