Pemerintah Siapkan Strategi agar Proyek Tol Tak Bikin BUMN Sakit
- Penugasan proyek infrastruktur BUMN harus dikelola dengan struktur pembiayaan yang tepat, sesuai dengan keuntungan proyek tersebut.
- Pemerintah menggunakan pendekatan berbeda dalam pembiayaan proyek tol berdasarkan tingkat keuntungan proyek tersebut, seperti model investasi murni atau availability payment.
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko menekankan, penugasan proyek infrastruktur dari pemerintah kepada BUMN dapat dikelola dengan baik jika struktur pembiayaannya dirancang secara tepat.
"Jadi, penugasan itu sebenarnya selama distruktur dengan baik, itu harusnya bisa kita rapi," kata Tiko kepada jurnalis di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Penugasan yang dimaksud adalah pemerintah memberikan mandat kepada BUMN untuk membangun dan mengelola infrastruktur yang dinilai penting bagi kepentingan nasional atau pertumbuhan ekonomi, namun tidak menguntungkan secara langsung secara komersial.
1. Pembiayaan proyek jalan tol berdasarkan potensi keuntungan
Tiko menjelaskan, pemerintah ingin menerapkan pendekatan berbeda dalam pembiayaan proyek tol berdasarkan tingkat keuntungan proyek tersebut. Proyek tol dengan Internal Rate of Return (IRR) yang tinggi, seperti yang dikelola oleh Jasa Marga, dapat dibiayai menggunakan model investasi murni. Jadi, pendanaan sepenuhnya berasal dari investor.
Namun, untuk proyek tol yang memiliki IRR rendah dan lebih difokuskan pada dampak ekonomi daripada keuntungan, pemerintah menggunakan skema berbeda, misalnya availability payment.
"Tol yang IRR-nya tidak memadai dan memang ini untuk economic impact bukan untuk keuntungan itu modelnya nanti pemerintah bangun dengan cara kita (BUMN) bangun dulu nanti dibayar (oleh pemerintah) bertahun-tahun gitu," paparnya.
2. Pemerintah terapkan skema pembayaran bertahap Tol Betung-Jambi
Pemerintah berencana menerapkan skema availability payment dalam pembangunan proyek Tol Betung-Jambi yang merupakan bagian dari ruas Tol Trans Sumatera.
Dalam skema ini, kontraktor akan membangun proyek terlebih dahulu, sementara pemerintah akan melakukan pembayaran secara bertahap, misalnya saja selama 15 tahun setelah proyek selesai.
"Ini contoh kita sekarang lagi bahas tadi dengan Pak Menteri PU untuk Betung-Jambi. Betung-Jambi itu nanti modelnya availability payment," ujar Tiko.
3. Pemerintah matangkan skema penugasan proyek infrastruktur
Selama tiga tahun terakhir, Kementerian BUMN bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sebelum menjadi Kementerian PU telah mengadakan diskusi intensif untuk merancang skema penugasan proyek infrastruktur yang lebih efektif.
Tiko menyatakan, kolaborasi tersebut bertujuan memastikan setiap penugasan dirancang dengan baik, sehingga potensi permasalahan di masa mendatang dapat diminimalkan.
"Sehingga skema-skema penugasan ke depan ini diskemakan dengan baik dan tidak ada apa isu di masa yang akan datang," ucapnya.
