Jakarta, IDN Times - Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan ketidakpastian masih membayangi perekonomian global, mulai dari dari perang Israel- Hamas hingga krisis pangan.
"Kami harus terus menavigasi jalan ke depan di dalam it's in problem geopolitics uncertainty. Setelah perang di Eropa antara Rusia-Ukraina, baru saja kita dengar di Israel dan Hamas (Palestina)," katanya di The St Regis, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023).
Ekonomi dunia saat ini juga tengah dihadapkan pada risiko krisis pangan. Hal ini imbas kebijakan larangan ekspor beras yang diterapkan India pada Juli 2023 lalu.
Padahal, India merupakan negara kedua terbesar penghasil beras. Alhasil banyak sekali negara yang bergantung terhadap suplai beras dari India, termasuk Indonesia.
"Kemudian, kami mendapatkan juga krisis pangan, di mana India melarang ekspor beras. India adalah eksportir terbesar beras hampir 20 juta (ton), di sebelahnya Afrika Barat biasanya impor 17 juta. Pangan jadi sektor yang sangat penting di dunia," ujar Airlangga.
Selain itu, Airlangga menyoroti lesunya perekonomian China akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Saat ini, ekonomi di Negeri Tirai Bambu sedang melemah. Pun, permintaan domestik di China menurun.
"Kondisi ekonomi China slowing down. Permintaan domestik di China juga turun. Ini penting untuk diperhatikan, baik China adalah salah satu mitra dagang terbesar dengan nilai transaksi hingga 130 miliar dolar AS. Jadi efek perlambatan ekonomi China pasti ada," ujar Airlangga.
Ditinjau dari kondisi global, menurut data IMF, pertumbuhannya turun 0,1 persen menjadi 2,9 persen (yoy). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi domestik tetap lima persen (yoy) di 2023.
Meski demikian, Airlangga menegaskan fundamental ekonomi tetap kuat, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat bertahan di atas lima persen dalam tujuh kuartal beruntun. Di lain sisi, tingkat inflasi Indonesia masih rendah, di mana pada September 2023 berada di level 2,28 persen.
"Ke depan, yang harus kami lakukan transformasi ekonomi pertumbuhan tidak hanya lima persen, tapi harus enam sampai tujuh persen karena ada bonus demografi harus kita jaga. Tentu, kami berharap bisa produksi dengan output yang lebih tinggi," jelasnya.