Pengusaha Dapur MBG Minta Payung Hukum buat Jamin Program Berlanjut

27 Apr 2026, 11:41 WIB

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Laksda TNI (Purn) Abdul Rivai Ras di kantor pusat APPMBGI. (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya Sih

Ketua Umum APPMBGI Abdul Rivai meminta program Makan Bergizi Gratis memiliki dasar hukum setingkat undang-undang agar keberlanjutan program terjamin di tengah perubahan kepemimpinan dan tantangan global.
APPMBGI mengembangkan sistem MBG Command and Control Center untuk memantau rantai pasok nasional serta bekerja sama dengan Bulog guna menjaga distribusi pangan dan kestabilan logistik daerah.
Asosiasi APPMBGI kini terbentuk di 38 provinsi, menghimpun pengusaha pendukung dan pengelola dapur dari berbagai sektor untuk memperkuat ekosistem pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis secara nasional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Abdul Rivai Ras meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki landasan hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang.

Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan untuk memastikan program tetap berlanjut di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dan tantangan global.

Pernyataan tersebut disampaikan Rivai dalam rangkaian pelantikan pengurus DPD I dan DPD II APPMBGI di Jakarta. Dia berpendapat penguatan struktur organisasi asosiasi dilakukan sebagai langkah untuk menjaga tata kelola program dalam jangka panjang.

“APPMBGI hadir untuk menjamin keberlangsungan tata kelola MBG, tidak hanya sampai periode tertentu, tetapi menjadi program jangka panjang yang berkelanjutan,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).

1. Pengoperasian sistem pantau rantai pasok

SPPG menyiapkan paket makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

APPMBGI mengklaim telah mengembangkan sistem MBG Command and Control Center untuk mendukung operasional program. Sistem tersebut bertujuan untuk memantau dan menyupervisi operasional dapur serta arus logistik secara nasional.

Rivai menyatakan sistem tersebut digunakan untuk memetakan wilayah yang kekurangan pasokan, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur.

Selain itu, asosiasi melaporkan telah menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk mendukung distribusi cadangan pangan nasional. Dalam praktiknya, asosiasi memposisikan diri sebagai penghubung antara pihak pemasok, investor, dan pengelola dapur dalam satu ekosistem.

2. Dorong standar kualitas dan infrastruktur pendukung

Petugas menyiapkan makanan di SPPG Gagaksipat, Boyolali. (IDN Times/Larasati Rey)

Terkait distribusi, Rivai mengingatkan penggunaan pasar lokal sebagai sumber logistik harus dibarengi sistem yang kuat agar tidak terjadi gejolak harga dan pasokan. Diperlukan penguatan infrastruktur pendukung, seperti penyediaan gudang penyimpanan dan cold storage di wilayah yang masih minim fasilitas.

Di luar aspek distribusi, asosiasi menyatakan akan mengawasi kualitas layanan, mulai dari standar gizi, higienitas, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat.

“APPMBGI hadir sebagai mitra strategis yang membantu pemerintah sekaligus memastikan program MBG berjalan optimal, berkelanjutan, dan tepat sasaran,” ujarnya.

3. APPMBGI tersebar di 38 provinsi

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) Laksda TNI (Purn) Abdul Rivai Ras di kantor pusat APPMBGI. (IDN Times/Trio Hamdani)

APPMBGI merupakan wadah bagi para pengelola dapur yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis. Dalam kegiatan APPMBGI National Summit 2026 di Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2026), Rivai menyampaikan asosiasi telah terbentuk di 38 provinsi dalam waktu kurang dari tiga bulan.

Asosiasi menghimpun dua kelompok pelaku usaha yang berperan dalam ekosistem MBG. Kelompok pertama adalah pengusaha suportif, yang meliputi pemasok, kontraktor, konsultan, investor, hingga lembaga sertifikasi serta organisasi yang mendapat penugasan pemerintah.

Sementara kelompok kedua adalah pengelola dapur, yang terdiri dari yayasan, mitra mandiri, UMKM, koperasi, korporat, dan pihak lain yang berhimpun untuk menjalankan kegiatan tersebut.

"Inilah sebuah bertemu dalam satu asosiasi yang disebut dengan APPMBGI ini. Kira-kira gambaran gitu," katanya di kantor pusat APPMBGI, Jakarta Timur.