APPMBGI: Suspensi 1.700 SPPG Imbas Verifikasi Awal yang Tidak Baik
- Pemerintah membekukan sementara 1.700 SPPG karena proses verifikasi awal program Makan Bergizi Gratis dinilai kurang baik dan terlalu cepat dalam penentuan titik dapur.
- Ketua APPMBGI, Abdul Rivai Ras, menilai suspensi tersebut langkah tepat sekaligus refleksi perlunya verifikasi lebih ketat terhadap dapur MBG yang berdiri sejak awal program.
- APPMBGI berkomitmen mendampingi anggotanya melalui advokasi dan edukasi agar tata kelola dapur MBG lebih transparan, akuntabel, serta memenuhi standar kehalalan dan sanitasi.
Jakarta, IDN Times - Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Abdul Rivai Ras angkat suara perihal pembekuan sementara 1.700 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dilakukan oleh pemerintah.
Menurut Rivai, apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat, tetapi dia menyoroti bagaimana proses awal pelaksanaan program MBG dilakukan dengan cepat termasuk penentuan titik dapur di berbagai daerah yang cenderung terlalu mudah.
"Pemerintah sejak awal memang merencanakan program MBG ini, tapi dalam prosesnya, akselerasi untuk mewujudkan SPPG, itu memang tidak mudah sehingga pada batch 1, batch 2, penentuan titik dapur di seluruh Indonesia itu mendapat kemudahan. Bahkan ada beberapa tempat yang dikonversi, rumah tinggal jadi dapur, toko jadi dapur," tutur Rivai kepada awak media di Kantor APPMBGI, Jakarta Timur, Minggu (26/4/2026).
1. Dapur-dapur yang berdiri pada masa awal MBG tidak terverifikasi dengan baik
Meski begitu, Rivai enggan mengatakan apa yang dilakukan pemerintah tersebut keliru. Itu merupakan cara atau strategi pemerintah agar program MBG bisa segera terlaksana.
Di sisi lain, Rivai mengungkapkan, dapur-dapur MBG atau SPPG yang terkena suspensi saat ini merupakan buntut dari tidak adanya verifikasi yang baik.
"Yang saya ingin katakan suspensi yang terjadi itu, itu cukup bagus, cuma memang itu juga menunjukkan bahwa dapur-dapur yang berdiri sejak awal itu tidak mendapat verifikasi yang baik," kata dia.
2. Peran APPMBGI
Rivai kemudian menjelaskan peran APPBMGI terhadap para anggotanya atau pelaku dapur MBG ke depannya tidak terkena suspensi.
"Sikap APPMBGI adalah kita membantu mengawal, mengkomunikasikan melalui DPD I, DPD II. Melakukan advokasi, memberikan edukasi, sosialisasi seharusnya tata kelola yang betul-betul transparan dan akuntabel itu seperti apa," kata dia.
APPMBGI, kata Rivai, tidak akan menjadi musuh atau saingan pemerintah. Asosiasi justru akan membantu pemerintah untuk memastikan agar tidak ada lagi dapur MBG yang membuat segala sertifikat kelayakan palsu.
"Standarisasinya itu substansi, bukan formalitas saja. Jadi harus bersifat substantif terkait dengan kehalalan, terkait dengan masalah sanitasi, lingkungan, dan seterusnya. Menyangkut hazard dan seterusnya, jadi tidak nembak-nembak," ujarnya.
3. Sebanyak 1.700 lebih SPPG dihentikan sementara operasionalnya
Sebelumnya, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto menyatakan, sebanyak 1.700 lebih SPPG telah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara atau suspend oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pengelola yang disanksi wajib memberikan proposal perbaikan.
"Mereka harus perbaiki, berikan proposal untuk perbaikan. Tidak bisa memperbaiki, tutup. Banyak SPPG lain yang akan berdiri. SPPG ini adalah ujung tombak Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang di sini," kata Aries.
