Pengusaha Sebut Kabinet Gemuk Tidak Efisien dan Picu Celah Korupsi
- Kabinet Merah Putih berjumlah 109 orang, termasuk 48 menteri dan 5 kepala lembaga.
- Apindo menilai kabinet gemuk rentan terhadap korupsi dan tidak efisien dalam menjalankan pemerintahan.
- Digitalisasi birokrasi perlu ditingkatkan untuk transparansi, efisiensi, dan pengawasan agar sesuai dengan reformasi nasional.
Jakarta, IDN Times - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kabinet gemuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk lima tahun kedepan tidaklah efisien dan membuka celah terjadinya korupsi.
Total kabinet untuk menjalankan pemerintahan 2024-2029 mencapai 109 orang dengan rincian, 48 menteri, kemudian 5 kepala lembaga dan 56 wakil menteri dan lembaga yang akan membantu Prabowo-Gibran.
"Memiliki banyak Kementerian dan pejabat tinggi negara dapat menyebabkan birokrasi gemuk, sehingga cenderung tidak efisien, rentan terhadap koripsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Risiko ini sangat nyata dan perlu menjadi perhatian khusus Presiden (Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka," tutur Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani kepada IDN Times, Selasa (22/10/2024).
1. Ada berbagai risiko mengintai kabinet gemuk
Ia menjelaskan berbagai risiko dari gemuknya susunan kabinet akan memiliki konsekuensi terhadap efisiensi dan daya saing iklim usaha/investasi nasional. Apalagi Indonesia selama ini pun terkenal dg birokrasinya yang banyak menimbulkan overlapping, dan banyak memiliki isu inkonsistensi antar KL atau antar-lembaga.
"Sehingga masih sangat perlu dilakukan pembenahan/reformasi birokrasi agar birokrasi bagi pelaku usaha/investor menjadi lebih predictable, transparan, simple dan efisien dr sisi burden dan cost of compliance-nya," ungkapnya.
2. Digitalisasi birokrasi harus ditingkatkan
Menurut Shinta, tidak menutup kemungkinan bahwa kementerian dan pejabat tinggi yang “banyak” ini akan menciptakan birokrasi yang lebih fokus dan lebih efisien di masa mendatang.
Oleh karena itu, Apindo menilai digitalisasi birokrasi harus ditingkatkan transparansi, efisiensi, interkonektifitas, pengamanan data dan pengawasannya agar tetap sejalan dengan tujuan reformasi nasional yaitu birokrasi yang lebih transparan, clear atau jelas, simple, seamless, efisien dan business friendly.
3. Kabinet gemuk tidak efisien wujudkan program asta cita
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S Damanhuri menilai kabinet gemuk Prabowo tidak akan efisien untuk mewujudkan 8 misi program asta cita. Menurutnya, dari segi manajemen spend of controlnya menjadi tidak efisien dengan kabinet yang terlalu besar.
"Maka bisa jadi dalam waktu maksimal satu tahun dari sekarang Prabowo akan menilai kinerja dari para menteri, wakil menteri, kepala badan, Dirjen sampai bupati dan walikota, apakah bisa menerjemahkan visi misi prabowo dalam KPI masing-masing," jelas Didin dalam Diskusi Publik Indef, Selasa (22/10/2024).
