Penyaluran KUR hingga Oktober 2025 Tembus Rp240,09 Triliun
- Penyaluran KUR ke sektor produksi porsinya hingga 60,7 persen: Menko Airlangga merinci, penyaluran KUR ke sektor produksi juga mencatat kinerja impresif dengan porsi 60,7 persen yang telah melampaui target 60 persen.
- Target penyaluran KUR 2026 capai Rp295 triliun: Pemerintah menargetkan penyaluran sebesar Rp295 triliun atau disesuaikan dengan kecukupan anggaran. Target penyaluran pada sektor produksi juga ditingkatkan menjadi minimal 65 persen dari total penyaluran.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) menjelang tutup tahun telah mencapai Rp240,09 triliun atau 83,77 persen dari target Rp286,61 triliun. Dana tersebut telah mengalir kepada 4,07 juta pelaku UMKM dengan tingkat kredit bermasalah (NPL) tetap terjaga rendah di level 2,18 persen per 31 Oktober 2025.
"Kinerja KUR tahun ini menunjukkan konsistensi yang baik. Target debitur baru mencapai 99,96 persen dengan 2,34 juta pelaku usaha, sementara debitur graduasi yang naik kelas bahkan mencapai 1,17 juta debitur. Ini membuktikan KUR tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tapi benar-benar mendorong usaha produktif untuk tumbuh dan naik kelas," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Jumat (21/11/2025).
1. Penyaluran KUR ke sektor produksi porsinya hingga 60,7 persen
Airlangga merinci, penyaluran KUR ke sektor produksi juga mencatat kinerja impresif dengan porsi 60,7 persen yang telah melampaui target 60 persen. Pemerintah menegaskan, komitmen untuk meningkatkan peran KUR dalam mendukung penguatan rantai pasok domestik dan penciptaan lapangan kerja.
"Hingga akhir tahun 2025, diperkirakan penyaluran KUR mampu mendorong penyerapan sekitar 20 juta tenaga kerja, yang menunjukkan bahwa setiap satu debitur KUR berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja rata-rata empat orang," ucapnya.
2. Target penyaluran KUR 2026 capai Rp295 triliun
Terkait arah kebijakan KUR 2026, pemerintah menargetkan penyaluran sebesar Rp295 triliun atau disesuaikan dengan kecukupan anggaran. Target penyaluran pada sektor produksi juga ditingkatkan menjadi minimal 65 persen dari total penyaluran.
“Kami membuka akses KUR secara penuh dengan suku bunga flat 6 persen untuk semua pelaku usaha sektor produktif, tanpa batasan frekuensi akses KUR. Dengan tidak adanya pembatasan frekuensi akses pembiayaan murah ini, tidak ada alasan lagi bagi UMKM Indonesia untuk tidak naik kelas dan bersaing,” ujar Airlangga.
Adapun relaksasi kebijakan yang sedang difinalisasi, khususnya untuk penerima KUR kriteria tertentu, antara lain penetapan suku bunga/marjin KUR sebesar 6 persen (enam persen) flat per tahun dan penghapusan batasan frekuensi akses KUR.
Kebijakan ini direncanakan akan memperluas relaksasi yang sebelumnya hanya berlaku bagi sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan (4P), menjadi mencakup industri pengolahan, konstruksi, manufaktur, serta seluruh sektor ekonomi kegiatan produksi lainnya. Untuk menjaga kualitas penyaluran KUR, pemerintah tetap akan mendistribusikan target debitur baru KUR dan debitur graduasi KUR kepada masing-masing penyalur KUR.
Sejalan dengan penguatan ekosistem pembiayaan produktif, pemerintah juga memperkenalkan beberapa inovasi pembiayaan, termasuk skema KUR berbasis kekayaan intelektual (KI) yang memungkinkan KI digunakan sebagai agunan tambahan. Pada 2026, penyaluran KUR berbasis KI di sektor ekonomi kreatif ditargetkan mencapai Rp10 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan startup berbasis aset tak berwujud.
4. Beragam jenis KUR ditebar tahun depan
Selain KUR, pemerintah turut memperluas manfaat kredit program lainnya sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan nasional. Kredit Alsintan telah disalurkan sebesar Rp59,11 miliar kepada 84 debitur dan diproyeksikan mendorong penyerapan 168 tenaga kerja.
Sementara itu, Kredit Program Perumahan (KPP) yang baru diluncurkan mencatat penyaluran Rp492,13 miliar kepada 245 debitur, dengan potensi penyerapan 1.225 tenaga kerja. Untuk 2026, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan pada penyaluran kredit program tersebut.
Plafon Kredit Alsintan ditingkatkan hingga Rp300 miliar, KIPK ditargetkan mencapai Rp500 miliar, dan KPP hingga Rp36 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah. Kebijakan ini mempertegas fokus Pemerintah dalam memperkuat basis produksi, mendorong industrialisasi, serta meningkatkan daya saing nasional.
“Ekosistem kredit program Pemerintah terus kami perkuat dan perluas untuk menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. KUR mendorong usaha produktif tumbuh, Kredit Alsintan memodernisasi pertanian, KIPK menghidupkan kembali industri padat karya, dan KPP mewujudkan kepemilikan rumah layak. Dengan kebijakan yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten, kami yakin program-program ini akan terus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” tutur Airlangga.
