Perang Timur Tengah Tekan Industri, PHK Mengintai Buruh
- Perang Iran, Amerika, dan Israel menekan industri ekspor-impor Indonesia, memicu lonjakan biaya produksi serta ancaman PHK di berbagai daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Barat.
- Pemerintah melalui Said Iqbal berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan serikat buruh untuk mencegah potensi PHK massal akibat gejolak ekonomi global.
- Langkah mitigasi difokuskan pada perlindungan pekerja dan keberlangsungan perusahaan lewat dialog, koordinasi lintas kementerian, serta dukungan kebijakan agar dunia usaha tetap bertahan.
Jakarta, IDN Times - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, mengingatkan dampak perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel mulai dirasakan industri di Indonesia. Konflik yang berkepanjangan serta ketidakpastian harga minyak dunia dinilai mempengaruhi perusahaan, terutama yang berorientasi ekspor dan bergantung pada bahan baku impor.
Said Iqbal mengatakan, temuan tersebut diperoleh setelah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kawasan industri di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta. Kunjungan dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat gejolak global yang terjadi.
Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto telah memintanya melakukan mitigasi sejak dini terhadap berbagai persoalan yang berpotensi memicu PHK. Dalam menjalankan tugas itu, ia berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta melibatkan serikat pekerja.
“Ada beberapa daerah yang saya kunjungi dan saya menemukan beberapa kasus yang harus segera diambil langkah-langkah mitigasi. Saya ulangi sekali lagi, harus segera diambil langkah-langkah mitigasi oleh pemerintah bersama serikat buruh,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Minggu (21/6/2026).
1. Perang Timur Tengah tekan industri berorientasi ekspor dan impor
Said Iqbal menjelaskan ketidakpastian akibat perang membuat permintaan barang di pasar internasional menurun. Dampaknya dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang mengandalkan ekspor seperti industri sepatu dan garmen.
“Hasil temuan tersebut memang benar akibat perang Iran melawan Amerika dan Israel yang tidak kunjung berhenti dan ada ketidakpastian harga minyak dunia, itu sangat mempengaruhi produksi dari perusahaan-perusahaan terutama yang berorientasi ekspor,” ujarnya.
Selain perusahaan ekspor, industri yang bahan bakunya masih bergantung pada impor juga menghadapi tekanan akibat naiknya biaya produksi.
“Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bahan bakunya impor, dia mengalami lonjakan ongkos produksi karena harga bahan bakunya juga melonjak. Jadi perang ini memang memukul daya beli masyarakat dan memukul produksi daripada perusahaan-perusahaan,” kata Said Iqbal.
Ia menyebut telah menemukan sejumlah perusahaan yang berpotensi melakukan PHK di Jawa Timur dan Jawa Barat, sehingga diperlukan langkah cepat agar dampaknya tidak semakin meluas.
2. Pemerintah dan serikat buruh perkuat langkah pencegahan
Said Iqbal mengatakan, penanganan potensi PHK dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan melibatkan serikat pekerja. Menurut dia, berbagai persoalan di perusahaan harus ditangani sejak dini agar tidak berkembang menjadi PHK massal.
“Sebagai Penasihat Khusus Presiden saya tidak bisa langsung mengambil eksekusi, tapi menganalisis kebijakan dan memberikan pandangan dan saran kepada Presiden langsung tentang mitigasi PHK ini,” kata Said Iqbal.
Ia menjelaskan kunjungan langsung ke kawasan industri dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi perusahaan yang terdampak gejolak ekonomi global. Temuan-temuan tersebut kemudian akan menjadi bahan rekomendasi kebijakan.
Said Iqbal juga menyebut pemerintah kini dapat bersinergi dengan serikat buruh dan ke depan akan memperluas komunikasi dengan kalangan pengusaha.
“Di sini berarti sekarang pemerintah bisa bersinergi dengan serikat buruh dan nanti tentu saya juga akan datang ke Apindo dan Kadin sebagai Penasihat Khusus Presiden,” ujarnya.
3. Berbagai mitigasi disiapkan untuk menahan PHK
Menurut Said Iqbal, langkah mitigasi yang disiapkan tidak hanya berfokus pada perlindungan pekerja, tetapi juga membantu perusahaan agar dapat bertahan di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui dialog dengan perusahaan, koordinasi dengan kementerian terkait, hingga membuka komunikasi dengan pembeli atau prinsipal internasional.
Ia mengatakan pemerintah juga akan mengkaji berbagai opsi kebijakan yang dapat membantu dunia usaha tetap beroperasi dan mempertahankan tenaga kerja.
“Nah, kenapa kita perlu turun ke lapangan, jadi bukan mau ngorek-ngorek kesalahan, nggak, kita mau bantu perusahaan dan menyelamatkan karyawan. Ini yang menjadi concern dari Presiden Prabowo Subianto di tengah situasi ekonomi global ini,” kata Said Iqbal.
Menurut dia, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan KSPI telah memulai langkah-langkah mitigasi awal untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas terhadap ketenagakerjaan nasional.
“Dengan kesimpulan pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan tugas saya sebagai Penasihat Khusus Presiden bersama Konfederasi Serikat Pekerja KSPI sudah melakukan langkah-langkah mitigasi awal untuk menghindari terjadinya PHK,” ujarnya.
