Jakarta, IDN Times – Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings memperingatkan terkait peringkat kredit Indonesia yang saat ini berada di level (BBB/Stable/A-2) berpotensi mengalami tekanan, terutama akibat konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Konflik ini diperkirakan dapat memengaruhi harga energi global, yang menjadi faktor penting bagi kondisi fiskal dan ekonomi Indonesia, terutama mengingat negara ini sangat bergantung pada impor minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan energinya.
Menurut laporan S&P, jika harga energi global tidak segera kembali normal dalam beberapa bulan ke depan dan perang di Timur Tengah memberikan dampak jangka panjang yang serius, maka prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang selama ini cukup kuat berpotensi terganggu.
Kondisi ini akan melemahkan dukungan ekonomi bagi peringkat kredit Indonesia, karena beban fiskal dan eksternal dapat meningkat, sementara kemampuan pemerintah untuk mempertahankan stabilitas ekonomi menjadi lebih terbatas.
"Di Asia Tenggara, kami menilai peringkat kredit Indonesia akan lebih rentan jika konflik berkepanjangan. Sementara itu, dukungan kredit untuk pemerintah negara berkembang dan ekonomi utama lainnya di kawasan ini diperkirakan lebih tangguh," begitu laporan S&P, dikutip Kamis (16/4/2026).
S&P menyebut ada sejumlah risiko terhadap kondisi fiskal Indonesia dan neraca transaksi berjalan Indonesia jika perang terus belanjut, yakni:
Harga energi yang lebih tinggi meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk subsidi, sehingga membebani defisit anggaran.
Pembayaran bunga pemerintah juga bisa meningkat jika inflasi yang semakin cepat mendorong kenaikan suku bunga pasar lebih lanjut.
Impor produk minyak yang lebih mahal dapat memperlebar defisit transaksi berjalan.
Respons pemerintah terhadap gangguan energi dapat membatasi sebagian kerusakan pada kinerja fiskalnya. Meskipun mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi, Indonesia telah mengurangi pengeluaran untuk program makanan bergizi gratis untuk sebagian mengimbangi peningkatan biaya.
"Pada saat bersamaan, harga komoditas yang lebih tinggi juga dapat meningkatkan pendapatan pemerintah. Hal ini membantu membatasi peningkatan ukuran defisit fiskal dan mengurangi tekanan ke atas pada rasio pembayaran bunga anggaran. Pemerintah baru-baru ini menegaskan kembali niatnya untuk menjaga defisit fiskal mendekati tiga persen dari PDB untuk tahun ini," tulis S&P.
Kenaikan harga komoditas juga membantu meredam pelemahan indikator kredit eksternal. Ekspor Indonesia tahun ini meningkat, didorong oleh penjualan yang lebih kuat untuk produk seperti minyak sawit, nikel, kendaraan, dan panel surya. Namun, laju pertumbuhan ini sedikit terhambat oleh penurunan penjualan produk energi, seperti batu bara, minyak mentah, dan gas alam.
Di sisi lain, tingginya harga energi, pertumbuhan ekspor Indonesia berpotensi meningkat lebih lanjut, sehingga dapat membantu menyeimbangkan kenaikan impor minyak.
Secara keseluruhan, indikator kredit Indonesia diperkirakan akan melemah sedikit dalam skenario dasar kami. Sebagai negara pengekspor komoditas, Indonesia masih bisa melihat beberapa perkembangan yang membantu mengurangi tekanan terhadap peringkat kredit negara, terutama jika terjadi penguatan harga komoditas secara luas. Hal ini berpotensi membantu memperbaiki tren yang sempat memburuk dalam indikator kredit negara begitu situasi kembali normal.
Berbeda dengan Indonesia, S&P justru menilai Malaysia berada dalam posisi cukup kuat untuk menghadapi guncangan energi global, sehingga peringkat kreditnya diperkirakan dapat bertahan meski tekanan berlangsung lebih lama. Negara ini memiliki produksi energi domestik yang besar dan ekonominya relatif terdiversifikasi.
Kenaikan biaya subsidi bahan bakar memang dapat menekan posisi fiskal dan utang pemerintah. Namun, kekuatan kredit pemerintah, termasuk pasar modal domestik yang dalam dan tren pertumbuhan ekonomi yang sehat, membuat kemungkinan penurunan fiskal sekali saja atau kenaikan moderat rasio utang tidak langsung memicu perubahan peringkat.
"Hal ini juga karena kami sudah memperhitungkan rasio utang pemerintah bersih yang relatif tinggi, sekitar 69 persen dari PDB," tegas S&P.
Prospek ekonomi dan fiskal Thailand (BBB+/Stable/A-2) diperkirakan melemah pada 2026. Meski begitu, cadangan kredit yang ada dinilai cukup untuk meredam dampak tersebut. Dalam skenario guncangan energi yang tajam, Thailand menghadapi risiko perlambatan ekonomi dan akumulasi utang pemerintah yang lebih cepat, yang dapat menekan ruang fiskal dan menurunkan pertumbuhan ekonomi di bawah dua persen pada 2026.
Meski demikian, pemerintah Thailand tetap memiliki kekuatan kredit penting, termasuk kondisi moneter dan eksternal yang sehat, sehingga negara ini dapat bertahan dari tekanan besar pada tingkat peringkat saat ini.
"Kebijakan fiskal yang lebih ekspansif dalam beberapa tahun terakhir memang memperlebar defisit, tetapi tetap relatif rendah, sedikit di atas tiga persen dari PDB, setelah memperhitungkan surplus jaminan sosial dan pemerintah daerah. Bersama dengan rasio utang bersih sekitar 50 persen dari PDB, profil fiskal dan utang pemerintah cukup kuat untuk menahan guncangan sementara," tulis S&P.
Selanjutnya, Vietnam yang memiliki peringkat (BB+/Stable/B) juga dinilai memiliki cadangan cukup untuk menghadapi dampak perang, berdasarkan asumsi saat ini. Pertumbuhan ekonomi yang solid, sektor ekspor yang berkembang, dan neraca pemerintah yang relatif sehat menjadi penopang terhadap dislokasi pasar energi.
Namun, lonjakan berkepanjangan dalam biaya impor energibersama dengan potensi berkurangnya cadangan devisa dapat melemahkan posisi likuiditas eksternal Vietnam.
"Kenaikan tajam defisit fiskal, jika pertumbuhan ekonomi juga melambat secara mendadak, berisiko merusak profil leverage pemerintah. Jika skenario ini berlangsung lebih dari enam bulan dan pemerintah gagal menahan dampak terhadap metrik kredit, cadangan kredit Vietnam yang saat ini kuat bisa tergerus pada tingkat peringkat saat ini," ungkap S&P.