Perlu Kolaborasi Lintas Sektor Turunkan Prevalensi Merokok
Jakarta, IDN Times - Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku industri, akademisi, praktisi kesehatan, dan konsumen dinilai sangat penting guna merumuskan strategi yang tepat untuk menurunkan prevalensi merokok.
Data Survei Kesehatan Nasional (SKI) 2023 yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang.
"Menurunkan prevalensi merokok bukan sekedar fokus pada adiksi perokok. Namun, peran seluruh bidang keilmuan termasuk pemerintah, praktisi kesehatan, serta pelaku industri dan konsumen untuk berkolaborasi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan dampak buruk tembakau melalui pendekatan alternatif," ujar Praktisi kesehatan dan psikolog klinis dewasa, Nuran Abdat dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).
1. Perlu strategi atasi kebiasaan merokok
Menurut Nuran, kebiasaan merokok yang telah dilakukan dalam jangka panjang sering menjadi tantangan dalam menurunkan prevalensi.
Oleh karena itu, Nuran menekankan perlu adanya modifikasi perilaku bagi perokok dewasa yang kesulitan berhenti dari kebiasaan merokok dengan beralih ke produk tembakau alternatif yang secara ilmiah terbukti memiliki profil risiko yang lebih rendah.
“Pendekatan alternatif melalui produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik atau vape dan produk tembakau yang dipanaskan, memiliki potensi dalam menurunkan prevalensi merokok. Harapannya ke depan kita bisa bersama-sama mengevaluasi penggunaan produk yang lebih rendah risiko ini," tambahnya.
2. Perlu upaya bersama tekan prevalensi perokok
Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Garindra Kartasasmita, mengatakan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam upaya menurunkan prevalensi merokok.
Oleh karena itu, pelibatan lintas sektoral tersebut untuk menjadi langkah awal dalam memberikan edukasi dan solusi lebih rendah risiko bagi perokok dewasa yang sulit berhenti merokok.
"Kami berharap pemerintah dapat ikut berperan memberikan informasi yang akurat tentang produk tembakau alternatif. Hal ini penting karena merupakan kewajiban kita semua untuk memberi edukasi yang ke masyarakat mengenai produk lebih rendah risiko yang didasari oleh penelitian, bukan opini yang dibuat untuk kepentingan tertentu," ujar Garindra.
3. Pemerintah masih konsolidasi kebijakan tarif CHT tahun depan
Sebelumnya, Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan Kementerian Keuangan sedang melakukan konsolidasi kebijakan mengenai tarif CHT pada tahun depan.
"Ini prosesnya (pembahasan RAPBN 2025) kan masih di Banggar. Jadi, itu juga bagian dari kebijakan yang kita diskusikan," katanya, dikutip pada Selasa (25/6/2024).
Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, pemerintah memberikan gambaran umum mengenai arah kebijakan teknis CHT yang akan diambil pada tahun depan.
Beberapa kebijakan yang akan diambil pemerintah di antaranya menerapkan tarif bersifat multiyears, menaikkan tarif yang moderat, penyederhanaan layer.
