Petani Desak Prabowo Lindungi Ekosistem Industri Tembakau RI
- Petani meminta Presiden Prabowo melindungi ekosistem pertembakauan untuk menjaga urat nadi ekonomi masyarakat.
- Permintaan agar pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani tembakau melalui kebijakan pertanian tembakau di Tanah Air.
- Petani berharap Prabowo menolak Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dan meninjau ulang peraturan terkait cukai hasil tembakau.
Jakarta, IDN Times - Para petani meminta Presiden Prabowo Subianto melindungi kelangsungan ekosistem pertembakauan dari hulu sampai hilir dengan tujuan menjaga urat nadi ekonomi masyarakat. Hal itu dianggap sejalan dengan visi misi Asta Cita yang diusung oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Pamekasan, Samukrah meminta Prabowo berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani tembakau melalui kebijakan memajukan pertanian tembakau di Tanah Air.
"Pemerintah harus melakukan pendampingan teknis pertanian tembakau dan cengkeh, harus memberikan akses permodalan serta menyiapkan infrastruktur yang tepat guna agar produktivitasnya optimal dan berkelanjutan," kata Samukrah dalam pernyataannya, dikutip Jumat (25/10/2024).
1. Prabowo diminta tidak meratifikasi FCTC
Samukrah juga berharap Prabowo tidak mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Hal itu dianggap Samukrah sejalan dengan poin pidato Prabowo yang meminta rakyat Indonesia menjadi bangsa yang berani, tidak takut tantangan, tidak takut rintangan, dan tidak takut ancaman.
“Untuk melindungi ekosistem pertembakauan nasional dari tekanan internasional melalui FCTC, Presiden Prabowo diminta menolaknya karena konvensi tersebut tidak mempertimbangkan aspek kehidupan para pemangku kepentingan ekosistem pertembakauan dari hulu sampai hilir," ujar dia.
2. Apresiasi petani atas cukai rokok yang tidak naik tahun depan
Di sisi lain, Samukrah juga mengapresiasi keputusan pemerintah tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025. Saat ini terjadi fenomena pergeseran konsumen (downtrading) untuk membeli rokok dengan harga murah.
Hal itu merupakan dampak tingginya kenaikan tarif cukai hasil tembakau dalam 3 tahun terakhir ini. Dengan begitu, target penerimaan negara dari cukai hasil tembakau tidak tercapai.
Samukrah juga berharap Prabowo meninjau ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.
Permintaan itu tidak lepas dari banyaknya penolakan dari berbagai pemangku kepentingan nasional atas produk hukum tersebut.
Menurut Samukrah, produk hukum yang dihasilkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) itu akan memberikan dampak berganda bagi kelangsungan usaha industri hasil tembakau (IHT) dan mengancam hidup petani tembakau dan cengkeh di tanah air.
"Kami berharap bapak Presiden Prabowo bersikap arif bijak agar meninjau ulang peraturan yang membuat kegaduhan masyarakat tersebut dengan mengedepankan partisipasi publik. Hal itu bertujuan agar melindungi dan melindungi kedaulatan ekonomi pertembakauan nasional,” ujar dia.
3. Peran besar pemerintah dalam industri tembakau
Sementara itu, hasil kajian Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan bertajuk "Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Produktivitas Petani Tembakau dan Pengusaha Rokok Lokal di Pamekasan pada 2024 menyatakan, permintaan pasar akan tembakau tidak pernah surut sehingga produksinya dituntut untuk selalu optimal demi terpenuhinya permintaan pasar baik domestik maupun internasional.
"Bagi Indonesia, tembakau memiliki tempat tersendiri sehingga pemerintah dirasa perlu untuk turun tangan, mengatur bagaimana mekanisme dan regulasi yang tepat agar pertembakauan nasional tetap menjadi sektor yang strategis tak hanya bagi negara namun juga bagi pelaku– pelaku lainnya," kata Ketua umum PC PMII Pamekasan, Homaidi.
Homaidi mengatakan, target–target yang bisa dilakukan pemerintah di antaranya peningkatan produktivitas tembakau, kesejahteraan petani dan buruh tembakau, serta revitalisasi industri hasil tembakau melalui dinas-dinas terkait baik berupa bantuan sarana dan prasarana.
"Dalam sektor on farm, kebijakan yang dilaksanakan pemerintah daerah selaras dengan apa yang diamanatkan pusat, yaitu peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan petani melalui bantuan baik materiil maupun skill," tutur dia.
Sementara itu, sektor off farm kebijakan dan program pemerintah terus berfokus pada perbaikan dan peningkatan daya saing industrialisasi tembakau melalui kegiatan revitalisasi yang nantinya juga ditujukan mendorong berkembangnya sektor hulu.
"Hal itu sejalan dengan pidato Presiden Prabowo bahwa hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik, semua kekayaan kita, hanya dengan demikian kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat kita. Kita bisa memberi kebutuhan hidup rakyat kita, kita bisa membayar segala keperluan suatu negara modern dan di antaranya tentunya adalah menjamin kedaulatan bangsa," beber Homaidi.
