PHK Di Mana-Mana, Sri Mulyani Keluarkan Jurus Ini
Jakarta, IDN Times - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) ramai terjadi di Indonesia belakangan ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah berupaya memberi insentif pada dunia usaha demi mencegah terjadinya PHK tersebut.
Misalnya pada sektor pariwisata dan manufaktur, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah memberikan insentif demi mendorong kinerja kedua sektor tersebut.
"Tadi bekerja sama umpamanya dengan berbagai kementerian/lembaga untuk memulihkan kembali sektor pariwisata. Untuk sektor manufaktur, berbagai stimulus yang selama ini diberikan untuk mereka bisa pulih kembali, juga terus ditingkatkan," tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) IV tahun 2022.
1. Pemerintah bakal belanjakan 40 persen anggaran belanja dari target APBN 2022
Demi mendukung pemulihan ekonomi nasional yang diharapkan bisa mencegah PHK, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menargetkan belanja nagara sebesar 40 persen dari target bisa terealisasi di dua bulan terakhir tahun ini.
"Secara pusat saja akan ada 40 persen dari alokasi anggaran yang akan dieksekusi pada kuartal terakhir ini. Dan itu berarti akan menambah agregat demand yang sangat signifikan," tutur Sri Mulyani.
2. Pemerintah gelontorkan bansos dan BLT
Selain itu, dia juga membeberkan bantuan-bantuan dalam program jaringan pengaman sosial untuk masyarakat kecil. Bantuan-bantuan itu diberikan sebagai bantalan sosial pada masyarakat rentan.
"Jadi ini diharapkan akan memberikan tambahan bantalan sosial bagi masyarakat kita. Nanti kita akan lihat berapa banyak space yang akan di akselerasi di dalam pembayaran berbagai bantuan sosial," ujar Sri Mulyani.
3. Pemerintah berikan stimulus lebih selektif dan sesuai target
Secara keseluruhan, pemerintah menyatakan, stimulus yang diberikan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dilakukan lebih efektif dan menyasar kelompok-kelompok yang masih sangat membutuhkan.
Hal itu juga akan terus dilakukan di tahun 2023, meskipun pemerintah sudah tak mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun depan.
"Demikian juga langkah-langkah yang sifatnya spesifik, seperti menjaga daya beli masyarakat, dan memberikan bantuan sosial akan terus dieksekusi. Untuk tahun depan kita sudah menetapkan bersama DPR Undang-Undang APBN untuk tahun 2023," kata dia.
