Jakarta, IDN Times - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) buka-bukaan terkait pensiunan PNS atau ahli warisnya yang hanya menerima uang Rp5 juta hingga Rp6 juta atas pencairan Tabungan Perumahan (Tapera) selama 30 tahun.
"Jadi kalau dapatnya hanya sekitar Rp5-6 jutaan, karena setiap golongan kecil sekali iurannya. Otomatis yang dibalikin juga kecil," kata Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (5/6/2024).
Ia menjelaskan, alasan tabungan perumahan PNS memiliki nilai sedikit karena besaran iuran yang ditetapkan juga kecil.
Pada saat itu, setiap PNS diwajibkan untuk membayar iuran dari gajinya per bulan sesuai golongan masing-masing, mulai dari Rp3.000 untuk Golongan I, Rp5.000 Golongan II, Rp7.000 Golongan III, dan Rp10.000 Golongan IV.
Hal itu sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 1994 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil saat namanya masih Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum)-PNS. Kemudian pada 2018, semua aset atas nama Bapertarum-PNS dilikuidasi menjadi BP Tapera sesuai amanat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016.
Ia mencontohkan pada PNS A yang menabung perumahan sejak 1993 saat masih bernama Bapertarum. Saat diambil pketika pensiun pada 2016, hanya mendapatkan manfaat Rp2.256.000.
Perhitungannya, PNS A tersebut bergabung menjadi peserta pada 1993 dan saat ini golongan IIIA dengan iuran Rp7.000 per bulan. Dengan demikian, dalam 14 tahun terkumpul Rp1.176.000, dengan perhitungan iuran Rp7.000 x 12 bulan x 14 tahun.
Lalu PNS A naik ke golongan IV mulai tahun 2008 hingga pensiun di 2016. Dalam hal ini dia membayar iuran sebesar Rp10.000 per bulan dikali 9 tahun, maka terkumpul Rp1.080.000.
"Maka total iuran Bapertarum selama 23 tahun bekerja hanya Rp2.256.000 karena di aturannya, simpanan Bapertarum tidak dikembalikan beserta hasil pemupukannya. Jadi hanya pokok simpanannya," ujarnya.
Menurut Heru, hal ini berbeda saat Bapertarum dilikuidasi menjadi BP Tapera sejak 2018, karena peserta mendapatkan simpanan pokok beserta hasil pemupukannya. Bahkan PNS bisa mengecek saldonya secara berkala melalui https://sitara.tapera.go.id.
"Jadi justru ketika diintegrasikan ke BP Tapera, aturannya berubah, nilai ekonomis yang diterima peserta justru nilainya bertambah," ucapnya.