Berdasarkan pantauan IDN Times, gedung Kementerian BUMN belum diubah menjadi BP BUMN. Logo Kementerian BUMN yang masih terpasang saat ini adalah logo yang telah diubah pada 1 Juli 2020 lalu.
Sejumlah pegawai Kementerian mengabadikan momen di depan kantornya. Pegawai Kementerian BUMN dipastikan bertugas di bawah BP BUMN, dengan status yang tak berubah sebagai ASN.
Kementerian BUMN awalnya adalah organisasi setingkat eselon II Kementerian Keuangan, kemudian berganti nama beberapa kali sebelum akhirnya diubah
Jakarta, IDN Times - Pemerintah resmi mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur (BP) BUMN. Dalam sejarah, Kementerian BUMN pernah berdiri sebagai badan, dan dulunya lahir dari organisasi setingkat direktorat/eselon II Kementerian Keuangan.
Sejak resmi berganti nama kemarin, Kamis (2/10), gedung Kementerian BUMN masih berdiri dengan logo yang sama. Berikut potret-potretnya.
Berdasarkan pantauan IDN Times, Jumat (3/10), gedung Kementerian BUMN belum diubah menjadi BP BUMN.
Logo Kementerian BUMN yang masih terpasang saat ini adalah logo yang telah diubah pada 1 Juli 2020 lalu, saat Kementerian BUMN dipimpin oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.
Sebelum logo diubah, tampak sejumlah pegawai Kementerian mengabadikan momen di depan kantornya.
Adapun pegawai Kementerian BUMN dipastikan bertugas di bawah BP BUMN, dengan status yang tak berubah, yakni sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kementerian BUMN awalnya adalah organisasi setingkat eselon II Kementerian Keuangan, kemudian diubah menjadi setingkat Direktorat/Eselon I. Pada pertengahan 1993, organisasi itu berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sampai 1998.
Kemudian, pada 1998, organisasi itu berubah menjadi Kementerian Pemberdayaan BUMN/Badan Pembinaan BUMN, yang dipimpin oleh Menteri Pemberdayaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
Pada 2001, Kementerian itu sempat dihapus dan dikembalikan menjadi organisasi setingkat eselon I Kementerian Keuangan. Namun, pada akhir 2001, organisasi itu diubah lagi menjadi Kementerian BUMN sampai 1 Oktober 2025, sebelum akhirnya diubah menjadi Badan Pengatur BUMN.