Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembahasan aturan mengenai devisa hasil ekspor (DHE) telah rampung.
Itu adalah kebijakan pemerintah yang mewajibkan para eksportir memasukkan dan menempatkan devisa yang diperoleh dari kegiatan ekspor ke dalam sistem keuangan Indonesia.
"DHE udah selesai. PP-nya sedang disiapin," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Mantan Menteri Perindustrian (Menperin) itu memaparkan peraturan pemerintah (PP) terkait kebijakan DHE dalam tahap persiapan dan harmonisasi. Dia menambahkan, koordinasi akan dilakukan bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perbankan.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan terkait kebijakan devisa hasil ekspor tersebut.
"(Presiden Prabowo) sudah (memberikan lampu) hijau," jelas Airlangga.
Airlangga menegaskan proporsi DHE yang harus disimpan di dalam negeri ditetapkan sebesar 100 persen dengan jangka waktu satu tahun.
"(DHE yang harus ditempatkan di dalam negeri) jadi setahun. (Persentasenya) jadi 100 persen," sebutnya.
Sebagai insentif, pemerintah akan menyediakan fasilitas perbankan, cash collateral, serta kemudahan dalam pembayaran pajak dan dividen. Menurut Airlangga, tidak ada keberatan dari dunia usaha karena komunikasi telah dilakukan dengan seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah memperkirakan kebijakan tersebut berpotensi menambah devisa hingga lebih dari 90 miliar dolar AS per tahun.
"Iya, ada (hitungan potensinya) bisa sampai di atas miliar dolar AS satu tahun," tambah Airlangga.