Prabowo Berkantor di IKN 17 Agustus 2028, Begini Persiapannya
- Presiden Prabowo Subianto akan berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2028.
- Prabowo telah menandatangani undang-undang yang mengubah status DKI Jakarta menjadi DKJ, menandai perubahan peran Jakarta pasca-pemindahan ibu kota.
- Persiapan termasuk pengamanan objek vital di IKN, dengan rencana pembangunan 12 pos keamanan pada 2025.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto ditargetkan mulai berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) pada 17 Agustus 2028, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Indonesia.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, mengungkapkan hal itu telah disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
"Pak Menteri PU menyampaikan target Pak Presiden untuk berkantor di IKN 17 Agustus 2028," kata Basuki kepada jurnalis di Menara Mandiri, Sudirman, Jakarta, Senin (9/12/2024).
1. Basuki pastikan pemerintah komitmen selesaikan IKN
Basuki menekankan lima pernyataan pemerintah yang memperkuat komitmen terhadap pembangunan IKN. Pertama, Prabowo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil menyatakan Indonesia harus memindahkan ibu kota negara karena dampak perubahan iklim.
Kedua, Prabowo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 yang mengubah status Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), menandai perubahan peran Jakarta pasca-pemindahan ibu kota.
Ketiga, Menteri PU menyampaikan Prabowo menargetkan untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
Keempat, Prabowo menginstruksikan dirinya untuk segera menyelesaikan pembangunan infrastruktur yudikatif dan legislatif di IKN. Kelima, dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian PU, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
"Jadi lima itu menguatkan bahwa semuanya memang IKN harus segera diselesaikan," sebutnya.
2. Otorita IKN koordinasi pengamanan IKN dengan Kapolda
Sejalan dengan rencana Prabowo berkantor di IKN, Basuki mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memastikan pengamanan objek vital di IKN.
Basuki menjelaskan kantor satelit BIN telah didirikan di kawasan tersebut, dan pengamanan infrastruktur penting, termasuk instalasi air minum, telah ditetapkan sebagai objek vital.
Sebagai bagian dari upaya pengamanan, direncanakan pembangunan 12 pos keamanan pada 2025 untuk memperkuat keamanan di area ibu kota negara baru Indonesia itu.
"Kami sudah koordinasi dengan Kapolda," ujar mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu.
3. Lelang pembangunan gedung hankam sudah rampung
Dia menyampaikan pembangunan gedung-gedung pertahanan dan keamanan (hankam) untuk Kementerian Pertahanan (Kemhan), BIN, serta Mabes TNI dan Polri di kawasan IKN telah memasuki tahap lanjutan.
"Itu pada saat ini sebenarnya sudah lelang, sudah selesai," ujarnya.
Namun, kontrak pelaksanaan pembangunan belum ditandatangani karena masih menunggu revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Setelah revisi DIPA selesai, kontrak akan segera diteken, dan proyek pembangunan akan dilaksanakan sesuai jadwal.
