Prabowo Diminta Batalkan Perjanjian ART karena Dasar Hukum Lemah

Selain itu, Bhima juga mendesak pemerintah untuk tidak melakukan ratifikasi dalam bentuk Keputusan Presiden maupun Undang-Undang, serta memastikan setiap perjanjian strategis ke depan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan nasional.

Pada saat bersamaan, tekanan tarif resiprokal yang kemudian memaksa Indonesia bergabung dengan Board of Peace menjadi tidak relevan lagi.

"Kami meminta agar Indonesia segera keluar dari Board of Peace dan menjalankan prinsip politik bebas aktif sebagaimana diamanahkan oleh Undang Undang," kata Bhima.

Bhima menambahkan, perjanjian internasional bukan sekadar instrumen diplomasi dagang, melainkan keputusan strategis yang menentukan arah pembangunan dan kedaulatan ekonomi bangsa.

"Celios menegaskan bahwa kepentingan rakyat Indonesia harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan perdagangan internasional," katanya.

Sebelumnya, Celios menyampaikan keberatan resmi atas persetujuan atau kesepakatan perdagangan melalui ART antara Indonesia dan AS.

Pernyataan keberatan tersebut telah dikirimkan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretariat Negara pada Senin (23/2/2026) dan menjadi salah satu tahapan untuk banding administrasi sebelum menempuh jalur pengadilan.

Bhima pun menilai perjanjian tersebut memiliki konsekuensi yang sangat luas terhadap kedaulatan ekonomi nasional, independensi kebijakan negara, serta perlindungan kepentingan publik.

"Dengan cakupan yang menyentuh sektor perdagangan, investasi, digital, sumber daya alam, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga keamanan ekonomi, ART tidak bisa dilihat sebagai kesepakatan dagang biasa, melainkan perjanjian yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat luas," tutur Bhima.

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pemerintah wajib memastikan bahwa setiap perjanjian internasional berpedoman pada kepentingan nasional, prinsip persamaan kedudukan dan saling menguntungkan, serta memperoleh persetujuan DPR apabila menyangkut kedaulatan negara, pembentukan kaidah hukum baru, lingkungan hidup, hak asasi manusia, maupun aspek politik dan keamanan.

Celios menilai proses persetujuan ART tidak menunjukkan adanya pembahasan dan partisipasi publik yang memadai, padahal materi perjanjian secara jelas memasuki aspek krusial yang mensyaratkan keterlibatan DPR dan transparansi kepada masyarakat.

Adapun secara substantif, ART memuat sejumlah ketentuan yang berpotensi merugikan Indonesia. Kewajiban impor migas dari Negeri Paman Sam sebesar 15 miliar dolar AS atau sekitar Rp253,3 triliun berisiko memperbesar defisit neraca migas dan meningkatkan ketergantungan energi.

"Pencabutan hambatan sertifikasi dan non-tarif berpotensi memicu banjir impor produk pangan seperti daging sapi, susu, dan keju yang dapat menekan petani dan peternak lokal," ujar Bhima.

Kemudian penghapusan kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi sebagian barang impor dari AS juga berisiko melemahkan kebijakan industrialisasi nasional dan mempercepat deindustrialisasi.