Prabowo Kejar Swasembada Pangan, 6 Bendungan Beroperasi Awal Tahun

10 Jan 2025, 13:41 WIB

Trio Hamdani

Ilustrasi bendungan. (Dok. Kementerian PU)

Intinya sih...

Enam bendungan di lima provinsi akan diresmikan pada awal 2025.
Bendungan tersebut mendukung target swasembada pangan dan air Presiden Prabowo Subianto.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Enam bendungan yang tersebar di lima provinsi akan diresmikan pada awal 2025. Infrastruktur tersebut akan mendukung target Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai swasembada pangan dan air.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menyatakan keberadaan bendungan memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya air untuk mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan.

“Kita sepakat bahwa infrastruktur sumber daya air sangat penting untuk mendukung sasaran swasembada pangan dan oleh karena itu terus kita lanjutkan. Kita bisa melihat misalkan dari bendungan, bendung, lalu masuk ke irigasi primer, sekunder, dan tersier hingga langsung ke sawah-sawah," kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (10/1/2025).

1. Daftar enam bendungan yang siap diresmikan awal tahun

Ilustrasi bendungan. (Dok. Kementerian PU)

1. Bendungan Rukoh (Kabupaten Pidie, Aceh)

Kapasitas tampung: 128 juta m3.
Manfaat: Mengairi 11.950 ha lahan irigasi dengan pola tanam padi-padi-palawija (intensitas tanam 300 persen), mengurangi potensi banjir hingga 89,62 persen, menyediakan air baku sebesar 0,90 m3/detik, dan memiliki potensi PLTS sebesar 140 MW.
Periode pembangunan: 2018-2024.
Anggaran: Rp1,7 triliun.

2. Bendungan Keureuto (Kabupaten Aceh Utara, Aceh)

Kapasitas tampung: 216 juta m3.
Manfaat: Mengairi 9.455 ha lahan irigasi, menyuplai air baku 0,5 m3/detik untuk lima kecamatan, menghasilkan listrik 6,34 MW, serta mereduksi banjir hingga 30 persen.
Periode pembangunan: 2016-2024.
Anggaran: Rp2,73 triliun.

3. Bendungan Jlantah (Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah)

Kapasitas tampung: 10,97 juta m3.
Manfaat: Mendukung irigasi 1.494 ha, reduksi banjir di 87 ha, penyediaan air baku 0,1 m3/detik, dan potensi listrik 0,6 MW.
Periode pembangunan: 2019-2024.
Anggaran: Rp1,02 triliun.

4. Bendungan Sidan (Bali)

Kapasitas tampung: 5,76 juta m3.
Manfaat: Penyediaan air baku 1,75 m3/detik dan potensi mikrohidro sebesar 0,65 MW.
Periode pembangunan: 2018-2024.
Anggaran: Rp1,8 triliun.

5. Bendungan Marangkayu (Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur)

Kapasitas tampung: 12,3 juta m3.
Manfaat: Mengairi 1.500 ha lahan irigasi, menyediakan air baku 0,45 m3/detik, dan mendukung PLTMH sebesar 135 kWh.
Periode pembangunan: 2023-2024.
Anggaran: Rp191,26 miliar.

6. Bendungan Meninting (Kabupaten Lombok Barat, NTB)

Kapasitas tampung: 12 juta m3.
Manfaat: Mendukung irigasi 1.559 ha, penyediaan air baku 0,15 m3/detik, dan potensi listrik 0,8 MW.
Periode pembangunan: 2019-2024.
Anggaran: Rp1,4 triliun.

2. Masalah irigasi harus beres buat swasembada pangan

Ilustrasi bendungan. (Dok. Kementerian PU)

Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan berbagai kendala yang membuat upaya mencapai swasembada pangan di Indonesia menjadi semakin rumit. Dia menyebut, masalah irigasi yang tak terkelola dengan baik hingga penyusutan lahan pertanian menjadi tantangan utama yang harus segera diselesaikan.

"Saya kira kita sudah tahu semua, saya tidak usah ngulang. Irigasi yang nggak karu-karuan, kemudian lahan yang terus berkurang dan lain-lain. Itu kita semua sudah mengetahui," katanya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia "Estafet Kepemimpinan Baru Menuju Akselerasi Ekonomi" di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

3. Prabowo mau ada lumbung pangan di tiap desa demi swasembada

Ilustrasi bendungan. (Dok. Kementerian PU)

Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada pangan sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Untuk itu, dia menyampaikan Indonesia harus memiliki lumbung pangan di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, hingga desa. Hal itu disampaikan dalam penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD 2025 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

"Kita harus swasembada pangan. Kita harus punya lumbung pangan nasional. Kita harus punya lumbung pangan provinsi. Kita harus punya lumbung pangan kabupaten. Kita harus punya lumbung pangan desa," katanya.