Sri Mulyani: Realisasi APBN untuk Ketahanan Pangan Rp159 Triliun
- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kenaikan anggaran APBN 2024 untuk ketahanan pangan mencapai Rp159 triliun, naik 30 persen dari tahun sebelumnya.
- Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung petani melalui subsidi pupuk dan benih serta membangun infrastruktur penunjang pertanian seperti irigasi dan bendungan.
- Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya swasembada pangan sebagai kebijakan ekonomi hingga 2029, yang diharapkan bisa terlaksana maksimal empat tahun setelah kepemimpinannya dimulai.
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, ketahanan pangan jadi sektor yang dikuatkan pemerintah setelah berjibaku menghadapi pandemik COVID-19 beberapa tahun lalu.
Penguatan komitmen pemerintah itu kemudian ditunjukkan lewat kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 untuk digunakan di sektor ketahanan pangan. Di sisi lain, pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto disebut Sri Mulyani menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas paling tinggi.
"Tahun ini bahkan kita menaikkan anggaran untuk ketahanan pangan itu mencapai Rp159 triliun. Ini naik luar biasa tinggi, hampir 30 persen sendiri. Tahun lalu itu cuma Rp115 triliun," kata Sri Mulyani dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Minggu (5/1/2025).
1. Belanja pupuk subsidi
Sri Mulyani menambahkan, anggaran tersebut digunakan untuk mendukung petani melalui subsidi pupuk dan benih, serta memastikan distribusi bantuan yang tepat sasaran.
"Yang paling gede biasanya yang rame itu petani kalau pas lagi musim tanam pupuknya gak ada atau pupuk subsidinya gak tersedia. Makanya bantuan pupuk itu kita tingkatkan. Kemarin karena berbagai hal kita, oh harusnya jumlahnya 9 juta atau 7 juta ton, kita sampaikan, oke berapa yang dibutuhkan? Rp47,7 triliun," kata Sri Mulyani.
"Kita cuma bilang oke APBN sudah menyediakan, tolong supaya kementerian dan pemerintah daerah menjamin bahwa pupuk itu sampai kepada yang membutuhkan yaitu para petani," sambung dia.
2. Membangun bendungan dan irigasi
Selain itu, pemerintah juga membangun infrastruktur penunjang pertanian, seperti irigasi dan bendungan yang vital untuk mendukung ketahanan pangan jangka panjang.
"Di dalam ketahanan pangan itu yang paling penting adalah infrastruktur irigasi, bendungan. Jadi kalau kita lihat ketahanan pangan itu gak cuma padi aja, tapi keseluruhan pangan masyarakat. Ada padi ada jagung kedelai itu termasuk penting dan kemudian juga ikan hewan yang lain dulu kita bahkan memberikan ternak dalam hal ini dan juga tadi alat mekanisasi pertanian," tutur Sri Mulyani.
3. Prabowo berambisi raih swasembada pangan
Sebelumnya diberitakan, Prabowo menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu kebijakan ekonomi yang bakal dijalankan pada saat memimpin Indonesia hingga 2029 nanti.
Meski begitu, dia meyakini swasembada pangan yang dicanangkan tersebut baru bisa terlaksana pada tahun keempat masa kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
"Kita harus swasembada pangan dan saya yakin dan percaya kita akan swasembada pangan paling lambat empat tahun setelah saya menerima mandat 20 Oktober," kata Prabowo.
Prabowo menilai, swasembada pangan adalah salah satu hal mendasar yang wajib dilakukan oleh sebuah negara, tidak terkecuali Indonesia. Menurut Menteri Pertahanan tersebut, suatu bangsa harus bisa memproduksi pangan dan memberi makan ke rakyatnya tanpa bergantung dengan negara lain.
"Bangsa mau merdeka tidak boleh tergantung dengan impor pangan. Saya bertekad untuk swasembada pangan. Saya yakin saya benar. Sejarah membuktikan bahwa sikap saya benar. Dari sejak awal saya ingatkan kalau kita tergantung impor, kalau terjadi krisis bagaimana? Ternyata terjadi krisis COVID. Negara-negara eksportir pangan menghentikan ekspornya seperti India, Vietnam, Thailand, Kamboja," tutur Prabowo.
