Prabowo Pangkas 145 Regulasi Penyaluran Pupuk yang Rumit: Negara Hadir
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara harus hadir untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok yang tidak mampu, serta menciptakan rasa aman bagi semua. Hal ini Prabowo sampaikan dalam pidatonya pada Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di hadapan pimpinan dan anggota DPR RI.
“Negara harus hadir, melindungi mereka yang tidak mampu, menciptakan rasa aman bagi semua. APBN adalah instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera. APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. RAPBN 2026 kita utamakan pada 8 agenda prioritas,” ujar Prabowo, Jumat (15/8/2025).
Prabowo menargetkan swasembada beras dan jagung, dengan harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman.
“Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Untuk itu, kita akan cetak sawah baru, menyalurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, mendukung bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah. Pemerintah juga menjamin harga pembelian gabah,” ucap dia.
Pemerintah mengalokasikan Rp53,3 triliun untuk lumbung dan cadangan pangan, Rp46,9 triliun untuk subsidi 9,62 juta ton pupuk, dan Rp22,7 triliun untuk memperkuat peran Bulog. Total, Rp164,4 triliun akan disiapkan pada 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang dinilai terlalu rumit. Menurutnya, kebijakan ini sudah memberikan dampak signifikan pada sektor pertanian.
“Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. 145 peraturan kita pangkas. Hasilnya, produksi beras meningkat, stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton, harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” kata dia.
