Jakarta, IDN Times - Nama PT Obsidian Stainless Steel tengah disorot. Direktur Keuangan PT Obsidian Stainless Steel, Hans ditegur Komisi VII DPR RI karena masalah penggunaan bahasa dalam rapat dengar pendapat (RDP), Kamis (8/6/2023).
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno mengatakan rapat di DPR harus diselenggarakan menggunakan bahasa Indonesia. Sementara itu, Hans tak bisa berbahasa Indonesia.
PT Obsidian Stainless Steel sendiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perindustrian.
Hasil produksi PT Obsidian Stainless Steel berupa baja stainless yang dilapisi oleh Obsidian yang berlokasi di Desa Porara, Kecamatan Morosi, kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.
PT Obsidian Stainless Steel adalah anak perusahaan dari Xiangyu Group dan Delong Group, bergerak di bidang peleburan nikel dan pembuatan baja tahan karat.
Lini produksinya terletak di Sulawesi Tenggara, Indonesia dan berkantor pusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta.
Lebih rinci, perusahaan tersebut menghasilkan feronikel dengan kapasitas sekitar 1,2 juta ton per tahun, dan memproduksi billet stainless steel dengan kapasitas 1 juta ton per tahun.
Sebelumnya, Eddy dalam rapat itu mengatakan, masing-masing perwakilan perusahaan smelter yang hadir diminta memaparkan ruang lingkup bisnisnya. Seharusnya, terdapat 20 direktur utama perusahaan smelter nikel di ruang itu.
Kemudian, masing-masing perwakilan perusahaan smelter diminta memaparkan ruang lingkup bisnisnya. Lalu, Hans pun memaparkan lingkup bisnisnya. Namun, dia memberikan pemaparan dengan bahasa Inggris, karena dia mengaku bahasa Koreanya tak lancar.
"Ini merupakan rapat dengar pendapat resmi dan semua rapat resmi dilakukan dalam Bahasa Indonesia. Itu merupakan aturannya. Sehingga, Anda wajib didampingi oleh seseorang yang bisa berbahasa Indonesia. Kami akan menantikan presentasi Anda tetapi harus disampaikan oleh orang yang bisa Berbahasa Indonesia," kata Eddy.
Teguran yang disampaikan oleh Eddy itu kemudian menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mempertanyakan mengapa direksi perusahaan smelter nikel di Tanah Air malah tak bisa Berbahasa Indonesia. Padahal, mereka berbisnis di Tanah Air.
"Di gedung DPR, berbicara atau rapat dengan anggota dewan harus menggunakan Bahasa Indonesia, setuju. Owner proyek itu kan Indonesia, maka seharusnya owner lah yang berbicara anggota dewan," kata warganet seperti dikutip dari Twitter.