Bagaimana Korut Meraup Cuan dari Perang Rusia-Ukraina?
- Pendapatan luar negeri Korea Utara periode 2022-2025 diperkirakan mencapai 22 miliar dolar AS, termasuk 14 miliar dolar dari sektor militer terkait perang Rusia-Ukraina.
- Korut memasok amunisi dan personel untuk Rusia, sementara Moskow membayar melalui uang serta barter minyak, pangan, dan teknologi militer yang mempercepat pengembangan senjata Pyongyang.
- Keuntungan perang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Pyongyang, tetapi warga daerah masih menghadapi inflasi, lemahnya mata uang lokal, serta keterbatasan infrastruktur dan listrik.
Jakarta, IDN Times – Perang di Ukraina membawa keuntungan ekonomi tak terduga bagi Korea Utara (Korut), dengan pendapatan terkait sektor militer sepanjang 2022-2025 diperkirakan menembus 14 miliar dolar AS (sekular Rp251,58 triliun). Bloomberg Economics memperkirakan pemasukan tersebut menjadi bagian dari total pendapatan luar negeri Pyongyang yang mencapai 22 miliar dolar AS (sekitar Rp395,34 triliun), mencakup kesepakatan senjata, pengiriman pasukan ke Rusia, perdagangan dengan China, serta tenaga kerja di luar negeri.
Peningkatan pendapatan yang sangat signifikan ini terjadi di tengah berlakunya sanksi ketat dari dunia internasional. Kenaikan pendapatan yang hampir empat kali lipat dibandingkan empat tahun sebelumnya berlangsung ketika sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih berlaku, sementara Ukraina memperkirakan Korut memasok sekitar separuh peluru artileri 122 mm dan 152 mm yang dipakai Rusia di garis depan pada 2024 dan 2025.
Pasokan tersebut mencakup meriam gerak sendiri, peluncur roket ganda, dan rudal balistik, sedangkan sekitar 16 ribu hingga 22 ribu tentara Pyongyang telah beroperasi bersama pasukan Rusia di wilayah Kursk dengan kemungkinan tambahan pengerahan hingga 50 ribu prajurit menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Langkah ini semakin mempertegas perluasan peran militer Pyongyang dalam konflik regional tersebut.
1. Rusia membayar dukungan Korut melalui barter
ilustrasi kesepakatan kerja sama (pexels.com/Ketut Subiyanto) Pemerintah Korea Selatan (Korsel) melalui laporan Institut Strategi Keamanan Nasional (INSS) mencatat pembayaran bagi prajurit biasa mencapai 2.800 dolar AS (sekitar Rp50,32 juta) per bulan, sedangkan perwira menerima 3 ribu dolar AS (sekitar Rp53,91 juta) dan keluarga prajurit yang gugur memperoleh bantuan 6 ribu hingga 10 ribu dolar AS (sekitar Rp107,82 juta hingga Rp179,70 juta). Sebagian besar transaksi dilakukan melalui sistem barter, dengan Moskow menyediakan minyak mentah, produk olahan, biji-bijian, serta teknologi militer berupa sistem antipesawat hingga desain pesawat tanpa awak, rudal, dan kapal selam. Kerja sama ini menjadi penopang utama bagi stabilitas pasokan energi dan pangan Pyongyang.
DW menggambarkan perubahan fisik yang terlihat di Korut sebagai bagian dari fenomena yang disebut The Wall Street Journal sebagai "kisah pertumbuhan paling tak mungkin di dunia." Dampak finansial itu tampak di Pyongyang melalui penerangan jalan, mobil listrik asal China, serta sistem pembayaran menggunakan kode QR. Perubahan visual ini menandai transformasi perkotaan yang cukup mencolok dalam beberapa tahun terakhir.
Portal informasi NK News mengaitkan perubahan tersebut dengan kebijakan pemerintah yang sengaja memprioritaskan pasokan listrik untuk jalan dan perumahan baru. Sejumlah fasilitas publik juga telah dibuka, termasuk rumah sakit terbesar, kompleks rumah kaca seukuran Central Park di New York, serta resor pantai sepanjang 5 kilometer di Wonsan-Kalma yang mampu menampung 20 ribu tamu. Langkah-langkah ini dilakukan demi memamerkan pencapaian rezim kepada publik.
Pemimpin Korut Kim Jong Un turut melanjutkan pembangunan 50 ribu apartemen baru di distrik Hwasong. Beberapa bangunan bertingkat tinggi di kawasan tersebut dirancang menyerupai rudal Hwasong. Proyek megah ini sekaligus menegaskan arah kebijakan pembangunan ibu kota yang bernuansa militer.
2. Teknologi Rusia memperkuat kemampuan militer Korut
ilustrasi drone militer (unsplash.com/Sergey Koznov) Kondisi finansial dan akses terhadap teknologi baru memperkuat posisi diplomasi serta kemampuan militer Korut di panggung internasional. Bank Korea memperkirakan ekonomi Korut tumbuh 3,5 persen pada 2025, sekaligus menjadi tahun ketiga berturut-turut bagi ekspansi ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ini didorong oleh aliran dana luar negeri dan transaksi militer yang masif.
Kekuatan yang meningkat itu terlihat dari kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin, Pemimpin China Xi Jinping, dan Pemimpin Belarus Alexander Lukashenko ke Pyongyang. Kim juga hadir bersama Xi dan Putin dalam peringatan 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II di Beijing, sementara laporan TRM Labs menyebut peretasan mata uang kripto oleh kelompok yang terhubung dengan Pyongyang menyumbang lebih dari 70 persen perampokan kripto global. Aktivitas serangan siber ini menjadi salah satu sumber pendanaan ilegal yang sangat besar.
Seorang pejabat Pasukan AS di Korea (USFK) menyatakan transfer teknologi dari Rusia membantu memperpendek waktu pengembangan senjata Korut. Salah satu hasilnya terlihat melalui peluncuran dua kapal perusak dengan bobot 5 ribu ton. Modernisasi armada laut ini menjadi bukti konkret dari masuknya alih teknologi asing.
Andrei Lankov, profesor sekaligus spesialis Korut di Universitas Kookmin di Seoul, menilai penjualan senjata tersebut setara dengan memenangkan lotre. Sementara itu, perluasan perdagangan dengan China disebutnya berfungsi seperti pensiun yang stabil.
"Korut berada dalam posisi yang lebih kuat daripada kapan pun dalam 35 tahun terakhir," kata Lankov, dikutip dari TVP World.
3. Pembangunan Korut belum merata ke daerah
Kim Jong Un dan Menteri Pertahanan Rusia berpartisipasi dalam serangkaian upacara resmi untuk merayakan peringatan 70 tahun Hari Kemenangan dalam Perang Pembebasan Tanah Air Besar. (Mil.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons) Indikator makroekonomi dan pembangunan fasilitas di ibu kota belum membuat keuntungan finansial tersebut dirasakan mayoritas warga di luar Pyongyang. Rumah tangga yang tak memiliki akses terhadap mata uang asing menghadapi inflasi harga pangan dan pelemahan nilai mata uang lokal, sementara banyak perempuan terpaksa masuk ke angkatan kerja untuk mempertahankan hidup.
Program pembangunan nasional bernama 20x10 yang menargetkan pembangunan pabrik modern di 20 wilayah setiap tahun juga dinilai gagal oleh Lankov. Penyebabnya adalah keterbatasan infrastruktur, pasokan listrik, serta bahan baku di daerah.
Ketergantungan ekonomi terhadap faktor eksternal turut membuat dinamika politik dan keamanan di Semenanjung Korea semakin kompleks. Joanna Hosaniak dari Aliansi Warga untuk Hak Asasi Manusia Korea Utara menyatakan bahwa Korut belum pernah terlihat sekuat ini, sedangkan Jenny Town, rekan senior di Stimson Center, mencatat negara tersebut telah membuktikan kemampuannya beradaptasi dengan sanksi yang terus berlangsung sehingga insentif untuk berunding mengenai persenjataan nuklir berkurang.
Pada kongres partai terbaru, Kim yang sebelumnya mengakui kegagalan target ekonomi menyatakan bahwa keadaan telah berubah secara mendasar.
