Pulihkan Keuangan, PT Timah Bakal Rebut Tambang Ilegal di Lahannya
- Kementerian BUMN susun skema pemulihan kinerja PT Timah Tbk yang rugi Rp449 miliar di 2023.
- Skema termasuk merebut kembali tambang ilegal di lahan PT Timah untuk tingkatkan produksi.
- Maraknya penambangan ilegal dan melemahnya permintaan jadi penyebab utama kerugian perusahaan.
Jakarta, IDN Times - Kementerian BUMN tengah menyusun skema untuk memulihkan kinerja keuangan PT Timah Tbk (TINS) yang mengalami kerugian Rp449 miliar di 2023.
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko mengatakan salah satu skemanya ialah merebut kembali tambang-tambang ilegal yang berada di atas lahan PT Timah.
“Itu skema untuk mulai mengambil alih ulang lagi yang kemarin diambil sama penambang-penambang liar,” kata Tiko usai menghadiri perayaan HUT Bulog ke-57 di Jakarta, Rabu (22/5/2024).
1. Produksi PT Timah mau ditingkatkan
Dengan merebut kembali lahan yang dipakai penambang ilegal, harapannya produksi PT Timah bisa meningkat lagi.
“Supaya kita bisa produksi lebih besar lagi ke depan,” tutur Tiko.
2. Timah rugi Rp449 miliar karena tambang ilegal
Berdasarkan laporan PT Timah, perusahaan merugi hingga Rp449 miliar sepanjang 2023. Salah satu penyebabnya ialah maraknya aktivitas penambangan ilegal di kawasan tambang PT Timah, dan juga melemahnya permintaan akibat penguatan dolar Amerika Serikat (AS).
Padahal, pada tahun 2022, perusahaan masih mencatatkan laba sebesar Rp1,04 triliun. Artinya, ada penurunan hingga 143 persen.
3. Erick Thohir siapkan skema pemulihan Timah
Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan sudah menyiapkan skema pemulihan PT Timah. “Jadi salah satu pemikiran Timah ke depan, kita ada usulan,” kata Erick kepada awak media di Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2024).
Kala itu, Erick masih enggan membeberkan usulan untuk pemulihan kinerja PT Timah itu. Sebab, usulan tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh lintas kementerian.
“Tapi ini ada mekanisme yang kita tawarkan, saya belum bisa ngomong. Karena nanti kalau, karena kita harus melibatkan kementerian lain, nanti kementerian lain gak setuju,” tutur Erick.
