Purbaya Bakal Sanksi Importir Tumpuk Barang Berbulan-bulan di Priok

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan, telah meminta jajarannya untuk mengkaji regulasi baru berupa mekanisme sanksi bagi importir yang terlalu lama membiarkan barang berada di pelabuhan.

Meski demikian, dia menegaskan, aturan tersebut akan dirancang secara bertahap dan mempertimbangkan aspek keadilan. Pemerintah akan menentukan batas waktu yang dianggap masih wajar sebelum menerapkan penalti yang lebih besar terhadap barang yang terlalu lama tertahan di pelabuhan.

"Kita akan lihat berapa hari yang wajar, tapi yang nggak wajar berapa hari, yang sudah nggak wajar baru itu kita bereskan. Dalam pengertian ya kita kejar orangnya, mungkin kira-kira setelah sebulan lebih ya. Nanti terus kita denda yang lebih besar lagi," paparnya.

Terkait kemungkinan penerapan denda setelah satu bulan, Purbaya mengatakan pemerintah masih menghitung batas waktu ideal. Menurut dia, durasi satu bulan sudah tergolong terlalu lama untuk penyimpanan barang di pelabuhan.

Dia juga menyebut terdapat barang yang tertahan jauh lebih lama karena perhitungan biaya penyimpanan di pelabuhan dinilai lebih murah dibandingkan penggunaan gudang komersial. Kondisi tersebut, kata dia, berdampak pada kinerja pelabuhan karena kapasitas penumpukan menjadi terbatas.

"Ini masih hitung-hitungan. Hitungan saya sih kalau sebulan di sini kelamaan kan. Ada juga yang udah lama banget, karena mereka mungkin hitungnya di sini lebih murah dibandingkan kalau mereka sewa gudang di luar sana," kata Purbaya.

Kunjungan Purbaya ke Tanjung Priok dilakukan setelah menerima laporan adanya penumpukan dokumen dan kontainer di pelabuhan. Dia menyebut terdapat sekitar 3.000 dokumen yang belum diproses dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer.

Kondisi tersebut mulai memicu keluhan pelaku usaha karena mengganggu pasokan bahan baku dan meningkatkan dwelling time. Menurut Purbaya, jumlah dokumen yang tertunda mulai turun menjadi sekitar 2.500, namun ia meminta percepatan penyelesaian backlog tersebut.

Dia juga menilai alasan peningkatan volume barang masuk tidak cukup untuk menjelaskan lambatnya proses administrasi. Karena itu, dia meminta penambahan personel dan penguatan pola kerja agar proses berjalan selama 24 jam hingga jumlah antrean kembali ke level normal sekitar 500 dokumen.

"Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai dua shift atau lebih, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang ada di sini," ujarnya.