Dalam laporannya, S&P menjelaskan peringkat DIM disamakan dengan peringkat sovereign Indonesia karena adanya asumsi bahwa pemerintah akan memberikan dukungan yang memadai dan tepat waktu kepada perusahaan tersebut.
Purbaya Beberkan Isi Pertemuan dengan S&P Global Ratings
Intinya Sih
- Pemerintah memaparkan kondisi ekonomi Indonesia kepada S&P Global Ratings, menegaskan fundamental ekonomi yang solid di tengah ketidakpastian global dan komitmen menjaga disiplin fiskal nasional.
- Purbaya menyampaikan penerimaan pajak Mei 2026 tumbuh 22,1 persen secara tahunan, menunjukkan tren positif yang memperkuat posisi fiskal dan menjadi bahan pertimbangan bagi S&P dalam penilaian kredit.
- Defisit APBN hingga Mei 2026 tercatat sekitar 0,7 persen terhadap PDB, masih jauh di bawah batas aman pemerintah berkat pertumbuhan pendapatan negara yang melampaui ekspektasi.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)
Is this "Intinya Sih" helpful?
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah telah memaparkan kondisi terkini perekonomian Indonesia kepada S&P Global Ratings dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu (3/6/2026) malam.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menjelaskan berbagai indikator yang menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia tetap solid di tengah meningkatnya ketidakpastian global dan tekanan di pasar keuangan.
"Tadi malam makan malam dengan S&P. Pada dasarnya kita menjelaskan posisi Indonesia semaksimal mungkin agar mereka memahami fondasi ekonomi kita. Itu memang kewajiban kita untuk respons, mereka akan diskusikan di sana dengan timnya," ujar Purbaya, Kamis (4/6/2026).
1. Pemerintah komitmen jaga defisit fiskal
Menurut dia, pertemuan tersebut merupakan bagian dari proses pengumpulan informasi yang dilakukan S&P sebelum lembaga pemeringkat itu menyusun penilaiannya. Hasil diskusi selanjutnya akan dibahas bersama tim analis S&P.
Dalam kesempatan itu, pemerintah menekankan komitmennya menjaga disiplin fiskal, terutama mempertahankan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Kita jelaskan strategi tahun ini maupun tahun depan, termasuk perbaikan kondisi ekonomi, pertumbuhan penerimaan yang signfikan," katanya.
2. Penerimaan pajak tunjukkan perbaikan
Salah satu data yang disampaikan kepada S&P adalah kinerja penerimaan pajak yang menunjukkan tren perbaikan. Purbaya menyebut penerimaan pajak pada Mei 2026 tumbuh 22,1 persen secara tahunan (year on year/yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Pertumbuhan penerimaan (pajak) yang signifikan. Mei itu pertumbuhan pajaknya 22,1 persen, jadi jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu. Itu satu hal yang menggembirakan. Jadi itu yang saya sampaikan ke mereka, nanti mereka akan menilai," tegasnya.
3. Defisit APBN Mei sebesar 0,7 persen
Di tengah kekhawatiran sebagian pelaku pasar terhadap kondisi fiskal nasional, Purbaya memastikan posisi APBN masih berada dalam jalur yang aman. Ia menjelaskan, defisit APBN hingga Mei 2026 tercatat sekitar 0,7 persen terhadap PDB, sedikit lebih tinggi dibandingkan posisi April. Namun, angka tersebut masih jauh di bawah batas yang ditetapkan pemerintah.
"Kalau dihitung secara sederhana, rasio defisitnya berada di kisaran 1,7 persen-1,8 persen terhadap PDB. Jadi masih cukup aman," katanya.
Meski demikian, Purbaya mengingatkan bahwa realisasi defisit akan bergerak dinamis mengikuti perkembangan penerimaan dan belanja negara sepanjang tahun. Namun hingga saat ini, kondisi fiskal masih terjaga berkat pertumbuhan pendapatan negara yang melampaui ekspektasi.
"Sampai sekarang masih aman karena penerimaan negara tumbuh lebih tinggi dari yang diperkirakan banyak pihak," tuturnya.
S&P baru saja menetapkan peringkat kredit penerbit jangka panjang 'BBB' dan peringkat jangka pendek 'A-2' kepada PT Danantara Investment Management (DIM). Outlook yang diberikan adalah stabil, sejalan dengan outlook peringkat kredit sovereign Indonesia.
"Kami dapat menurunkan peringkat DIM apabila kami mengambil tindakan serupa terhadap peringkat sovereign Indonesia," tulis S&P dalam laporannya.
Peringkat S&P terhadap DIM mencerminkan pandangan, bahwa terdapat kemungkinan yang hampir pasti Pemerintah Indonesia akan memberikan dukungan luar biasa yang memadai dan tepat waktu kepada perusahaan apabila dibutuhkan.
"Oleh karena itu, kami menyamakan peringkat DIM dengan peringkat kredit sovereign Indonesia (BBB/Stable/A-2)," tulis S&P.
S&P menegaskan, pernyataan tersebut merupakan bagian dari metodologi pemeringkatan yang mengaitkan peringkat DIM dengan peringkat kredit Indonesia sebagai negara.
BPI Danantara dibentuk melalui undang-undang pada Februari 2025 sebagai badan hukum yang sepenuhnya dimiliki pemerintah. Lembaga tersebut memiliki mandat mengelola aset BUMN bersama Badan Pengelola BUMN, melalui kepemilikan 99 persen saham pemerintah pada perusahaan-perusahaan pelat merah.
S&P memperkirakan sumber pendanaan utama DIM dalam beberapa tahun mendatang akan berasal dari dividen tahunan BUMN yang disalurkan melalui BPI Danantara.
BPI Danantara juga bertugas menginvestasikan aset pemerintah dalam proyek domestik maupun internasional guna menghasilkan imbal hasil jangka panjang yang berkelanjutan serta mendukung prioritas pembangunan pemerintah di delapan sektor strategis. DIM, sebagai anak usaha yang sepenuhnya dimiliki BPI Danantara, merupakan kendaraan utama (principal vehicle) untuk menjalankan mandat investasi tersebut.
"Kami mengestimasi pembayaran dividen BUMN mencapai 5 miliar dolar AS hingga 6 miliar dolar AS per tahun. Dividen yang tersedia bagi DIM merupakan jumlah bersih setelah dikurangi kebutuhan dukungan keuangan kepada BUMN," tulis S&P.
