Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, melontarkan wacana terkait kemungkinan pengenaan biaya bagi kapal-kapal internasional yang melintasi Selat Malaka. Dia menyoroti perbandingan dengan kondisi di Selat Hormuz, Iran, yang saat ini menerapkan biaya bagi setiap kapal melintas.
"Kapal lewat Selat Malaka nggak kita charge. Sekarang Iran charge kapal lewat Selat Hormuz, kan," kata dia di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, jika pendapatan dari Selat Malaka dibagi antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura, nilainya lumayan. Terlebih, Indonesia memiliki jalur yang paling panjang.
"Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang, Singapura kecil, Malaysia masih kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan nggak begitu," ujarnya.
Purbaya menuturkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia bukanlah negara pinggiran, melainkan berada di jalur strategis yang menjadi lintasan perdagangan dunia.
"Seperti arahan Presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia," kata mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Purbaya menyatakan pemerintah tidak boleh lagi berpikir secara defensif. Dia mendorong agar Indonesia mulai mengambil langkah yang lebih ofensif, namun tetap terukur. Dia mengatakan langkah tersebut ditujukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal negara.
"Jadi, dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif; kita harus mulai main ofensif, tapi tetap terukur. Jadi kita akan ciptakan pertumbuhan lebih cepat dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal kita," kata Purbaya.