Purbaya Mau Hapus Utang Pemda Terdampak Banjir Sumatra, Ini Tahapannya

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kelonggaran bagi pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki utang kepada pemerintah pusat dari untuk pembangunan infrastruktur.

Hal itu diungkapkan Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025) kemarin.

Hari ini, Selasa (16/12), usai konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Jakarta Pusat, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara mengatakan kelonggaran itu diberikan kepada Pemda yang mengajukan pinjaman melalui Program Ekonomi Nasional (PEN).

Program itu dilaksanakan pemerintah dalam rangka memulihkan perekonomian dari dampak pandemik COVID-19.

“Sebagian dari pinjaman ini dipakai untuk membangun infrastruktur,” kata Suahasil.

Kelonggaran itu akan diberikan usai asesmen yang dilakukan Kemenkeu pada infrastruktur yang sudah dibangun. Jika masih bisa diperbaiki, maka pembayaran utang ke pemerintah pusat akan dilakukan restrukturisasi.

“Kalau dia masih bisa digunakan ya tentu nanti kita akan lihat apakah diperlukan restrukturisasi,” ujar Suahasil.

Jika infrastruktur itu rusak total akibat bencana, maka pemda bisa diberikan penghapusan utang dari program PEN itu.

“Kalau tidak bisa digunakan kita akan cari cara untuk melakukan simplifikasi. Bahkan sampai dengan pemutihan kalau memang sudah benar-benar hancur karena bencana alam kemarin,” tutur Suahasil.

Nantinya, yang melakukan asesmen adalah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI yang merupakan BUMN di bawah Kemenkeu.

“Tentu ini nanti membutuhkan tata kelola yang baik untuk menetapkan jenis infrastrukturnya sudah seberapa rusak yang didanai oleh pinjaman pen tersebut Ini khusus kepada PT SMI,” kata Suahasil.