Purbaya Klaim Pembangunan Pascabencana Kerek Pertumbuhan Ekonomi
- Menkeu minta pemda manfaatkan skema di PT SMI.
- Anggaran dipastikan tetap tersedia.
- Ekonom BCA proyeksikan kebutuhan anggaran untuk rekonstruksi pascabencana tembus Rp70 T.
Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan anggaran untuk penanganan bencana di Sumatra tidak akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Justru sebaliknya, meski menimbulkan kerugian di daerah terdampak, aktivitas rekonstruksi pascabencana termasuk pembangunan perumahan dan fasilitas umum diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tambahan.
"Malah, jika dihitung, (anggaran penanganan bencana ini) bisa sedikit mendorong pertumbuhan ekonomi. Memang ada lost (kerugian) di sana, tapi kan ada pembangunan, perumahan dan lain-lain. Itu akan ada pertumbuhan ekonomi yang lebih besar," ungkap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).
Ia menjelaskan proses rekonstruksi pascabencana akan meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Belanja tambahan di daerah terdampak dinilai mampu menahan dampak negatif bencana terhadap pertumbuhan ekonomi.
1. Menkeu minta pemda manfaatkan skema di PT SMI
Selain itu, Kementerian Keuangan mendorong pemanfaatan skema yang sudah ada, seperti pinjaman pemerintah daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI untuk pembangunan infrastruktur yang rusak, termasuk jembatan dan jalan.
Purbaya menekankan pemerintah siap memberikan keringanan hingga pembebasan kewajiban apabila infrastruktur hilang atau hancur akibat bencana.
"Kita akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jika infrastrukturnya hilang, kewajiban bisa dibebaskan. Namun jika masih utuh, akan dikurangi sesuai kondisi daerah," jelasnya.
2. Anggaran dipastikan tetap tersedia
Lebih lanjut, Menkeu memastikan anggaran penanganan bencana, termasuk pembangunan rumah sementara maupun permanen bagi masyarakat terdampak, telah tersedia dan mencukupi. Dana tersebut disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ia menyebut BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,6 triliun. Selain itu, masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp1,3 triliun yang dapat dimanfaatkan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat.
“Untuk tahun depan, anggaran sudah disiapkan dan tinggal disusun programnya,” ujar Purbaya.
Dengan kesiapan anggaran tersebut, pemerintah memastikan proses penanganan dan pemulihan pascabencana dapat berjalan optimal tanpa mengganggu stabilitas fiskal maupun laju pertumbuhan ekonomi nasional.
3. Ekonom BCA proyeksikan kebutuhan anggaran untuk rekonstruksi pascabencana tembus Rp70 T
Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan kebutuhan dana rekonstruksi pascabencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra mencapai Rp50 hingga Rp70 triliun. Besarnya kebutuhan anggaran tersebut berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah pada tahun depan.
David menegaskan, estimasi itu masih bersifat awal dan berpeluang meningkat. Pasalnya, bencana terjadi di tiga provinsi sekaligus. Curah hujan tinggi yang masih berlangsung turut memperparah kerusakan dan menghambat distribusi logistik.
“Kemungkinan biaya rekonstruksi (sekitar Rp50-70 triliun, bahkan bisa lebih besar karena bencana melanda tiga provinsi,” kata David dalam acara Bincang Bareng BCA, Senin (15/12/2025).
