- Belanja Pegawai
Realisasi belanja pegawai tercatat sebesar Rp310,8 triliun, atau turun 0,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar Rp313,1 triliun. - Belanja Modal
Realisasi belanja modal baru mencapai Rp58,2 triliun, atau hanya 28,5 persen dari pagu yang ditetapkan. Angka ini mencerminkan kontraksi sebesar 31,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana belanja modal mencapai Rp84,7 triliun. Padahal, belanja ini memiliki dampak langsung terhadap pembangunan dan penciptaan lapangan kerja. - Belanja Barang dan Jasa
Realisasi belanja barang dan jasa mencapai Rp196,6 triliun, atau 48,2 persen dari pagu APBD. Angka ini turun 10,5 persen dibandingkan periode September 2024, yang saat itu tercatat sebesar Rp219,7 triliun. - Belanja Lainnya
Realisasi belanja lainnya tercatat sebesar Rp147,2 triliun per September 2025, mengalami penurunan sebesar 27,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp203,1 triliun.
Purbaya Minta Pemda Gaspol Belanja Kuartal IV demi Gerakkan Ekonomi
Intinya sih...
- Hampir semua jenis belanja merosot: Belanja Pegawai turun 0,7 persen, Belanja Modal hanya mencapai 28,5 persen dari pagu, Belanja Barang dan Jasa turun 10,5 persen
- Pola belanja pemda baru dipercepat jelang akhir tahun: Pemda harus melakukan penyerapan belanja secara merata. Pemda kerap menempatkan dana di bank agar mendapatkan bunga
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk segera mengoptimalkan penyerapan belanja pada kuartal IV-2025. Menurutnya, ketika perputaran uang melambat, hal tersebut langsung berdampak pada stagnasi perekonomian daerah.
Berdasarkan data Kemenkeu, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga 30 September 2025, baru mencapai Rp712,8 triliun, atau sekitar 51,3 persen dari total pagu belanja sebesar Rp1.389,3 triliun.
“Percepatan realisasi belanja, khususnya belanja produktif harus menjadi prioritas dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Jangan biarkan dana daerah mengendap di kas atau deposito. Jika uangnya bergerak, maka ekonomi ikut bergerak, dan masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya,” ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, yang digelar di kantor Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025).
1. Hampir semua jenis belanja merosot
Purbaya menekankan, dalam sisa waktu yang ada, pemda harus cermat memanfaatkan anggaran, terutama untuk pos-pos belanja yang bersifat produktif. Dana yang masih mengendap di perbankan sebaiknya segera disalurkan ke masyarakat, dengan harapan dapat menggairahkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Purbaya menjelaskan hampir semua kategori belanja mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Berikut rinciannya:
2. Pola belanja pemda baru dipercepat jelang akhir tahun
Purbaya mengimbau agar pemerintah daerah (pemda) bisa melakukan penyerapan belanja secara merata dari awal hingga akhir tahun lantaran pola belanja yang sering terjadi adalah belanja berjalan lambat di awal tahun dan baru berjalan cepat menjelang akhir tahun.
Masalah lain kerap dihadapi adalah pemda kerapkali lebih senang menempatkan dana di bank agar mendapatkan bunga. Imbasnya pencairan anggaran belanja berjalan lambat dan program pemerintah daerah tidak berjalan optimal.
“Seharusnya walaupun nggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah, jadi bank daerah bisa menyalurkan ke pelaku usaha di daerah,” ujar Purbaya.
3. Dana daerah harus dimanfaatkan secara produktif
Ia juga menekankan dana daerah harus dimanfaatkan secara produktif sejak awal, meskipun belum dibelanjakan, agar perputaran uang di masyarakat tetap terjaga. Dengan harapannya, bank daerah bisa menyalurkannya ke pelaku usaha lokal.
Ke depan, menurut Purbaya, perlu ada formulasi kebijakan yang lebih baik agar penyaluran dana daerah bisa memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja bank daerah, yang menjadi salah satu ujung tombak pembiayaan sektor produktif.
“Yang penting, pembangunan daerah harus didorong oleh sektor swasta yang mendapatkan pembiayaan dari bank. Kalau uangnya tidak tersedia di daerah, proses itu akan terhambat. Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana dengan cepat, sekarang giliran pemda memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat,” tuturnya.
