Rapat Perdana Bareng DPR, AHY Langsung Usul Anggaran Ditambah

25 Mar 2024, 19:35 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menerima kadernya usai menjadi Menteri ATR/BPN. (IDN Times/Amir Faisol)

Jakarta, IDN Times - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta tambahan anggaran sebesar Rp675,87 miliar kepada Menteri Keuangan.

Hal itu disampaikan Agus dalam rapat kerja (raker) perdana bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senin (25/3/2024). Alokasi tambahan anggaran tersebut untuk menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Dalam rangka meningkatkan PNBP kita juga, kami telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan agar Kementerian ATR/BPN mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp675,87 miliar yang bersumber dari penerimaan PNBP 2023,” kata Agus dalam raker dengan Komisi II DPR RI.

Dari total tambahan anggaran Rp675,87 miliar, sejumlah Rp300 miliar dialokasikan untuk PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), Rp100,4 miliar dialokasikan untuk RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), dan Rp225,46 miliar dialokasikan untuk penyiapan 104 Kabupaten Kota Lengkap dan Transformasi Digital.

1. Kementerian ATR saat ini kantongi anggaran Rp7,589 triliun

Ilustrasi insentif. (IDN Times/Aditya Pratama)

Agus menjelaskan, pagu anggaran 2024 dialokasikan untuk masing-masing eselon satu di Kementerian ATR/BPN. Total pagu anggaran sekitar Rp7,589 triliun, dengan belanja operasional sekitar Rp3,794 triliun dan belanja non-operasional sekitar Rp3,795 triliun.

Belanja operasional difokuskan pada gaji, kebutuhan operasional, dan pemeliharaan kantor, sedangkan belanja non-operasional digunakan untuk mendukung program dan kegiatan dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan target utama yang telah ditetapkan.

“Terhadap ketersediaan pagu anggaran tahun 2024, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, kami tetap berkomitmen untuk fokus dan berusaha secara optimal menjaga target-target prioritas Kementerian ATR/BPN,” paparnya.

2. Ada sembilan rencana prioritas Kementerian ATR/BPN

Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebut tim transisi Prabowo bakal dibentuk usai 20 Maret 2024. (IDN Times/Amir Faisol)

Agus menyampaikan, rancangan program dan kegiatan Kementerian ATR/BPN di 2024 didasarkan pada tema rencana kerja pemerintah (RKP) 2024, yang menekankan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berikut prioritas kegiatan-kegiatan Kementerian ATR/BPN:

1. Digitalisasi data pertanahan melalui layanan elektronik dan sertifikat elektronik.
2. Percepatan pemenuhan peta panjang batas kawasan hutan.
3. Percepatan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
4. Manajemen aset lahan dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk reforma agraria seperti redistribusi tanah dan akses reform.
5. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
6. Pengelolaan pemanfaatan pengendalian tanah dan ruang yang berkualitas.
7. Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
8. Percepatan rencana tata ruang pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
9. Reformasi bidang birokrasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, termasuk penguatan kelembagaan, penerapan human capital management, penguatan kerangka regulasi, tata kelola dan layanan berbasis elektronik, serta penerapan manajemen risiko dan strategi.

3. Anggaran Kementerian ATR kena automatic adjustment Rp404,31 miliar

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara penyerahan Digital DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Rabu (29/11/2023). (youtube.com/Sekretariat Presiden)

Agus menambahkan, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Keuangan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan automatic adjustment untuk tahun anggaran 2024. Automatic adjustment ini adalah penyesuaian otomatis pada anggaran untuk seluruh kementerian/lembaga.

Untuk Kementerian ATR/BPN, automatic adjustment tersebut mencapai Rp404,31 miliar dengan sumber dana yang bersifat rupiah murni.

“Pemerintah melanjutkan kebijakan automatic adjustment sebesar Rp50,15 triliun untuk seluruh kementerian/lembaga, di mana automatic adjustment kementerian ATR/BPN sebesar Rp404,31 miliar dengan sumber dana rupiah murni,” tambahnya.