Respons Pernyataan Fahri Hamzah, Maruarar: Presiden yang Pantas Menilai

20 Agu 2025, 16:05 WIB

2025-08-20 16_03_35-6000×4000_ SON01500.JPG.jpg

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Editor In Chief IDN Times Uni Lubis. (IDN Times/Fauzan)

Intinya sih...

BPS akan ikut melakukan penilaian Ara menyampaikan mulai Agustus 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) juga akan melakukan penilaian terhadap kinerja Kementerian PKP.
Ara enggan berkomentar lebih jauh Ara menegaskan pihak yang pantas memberikan penilaian terhadap kinerja Kementerian PKP adalah BPS, DPR, dan Presiden.
Data capaian sudah disampaikan Menjawab pertanyaan soal akses data, Ara mengatakan informasi capaian kinerja Kementerian PKP sudah terbuka untuk publik.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menanggapi pernyataan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah yang sebelumnya menyebut kinerja kementerian dalam 10 bulan terakhir masih nol.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyebut penilaian kinerja kementeriannya sebaiknya ditanyakan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, orang nomor satu di Indonesia itu lah yang pantas menilai.

“Jadi mungkin sebaiknya bisa tanya bagaimana pandangan Bapak Presiden terhadap kinerja kementerian kami. Karena yang menilai kami kan tentu Bapak Presiden,” kata Ara dalam Real Talk with Uni Lubis, dikutip Rabu (20/8/2025).

1. BPS akan ikut melakukan penilaian

Ilustrasi kantor BPS. (IDN Times/Angelina Nibennia Zega)

Ara menyampaikan mulai Agustus 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) juga akan melakukan penilaian terhadap kinerja Kementerian PKP. Dia mencontohkan mekanisme serupa sudah dilakukan BPS untuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam hal Kemendagri, BPS menyampaikan penilaian dalam urusan inflasi, seperti memantau harga cabai, beras, dan kebutuhan pokok lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda) di bawah koordinasi Kemendagri.

"Mulai Agustus ini, BPS, Badan Pusat Statistik, itu yang akan melakukan suatu penilaian. Saya terinspirasi seperti yang lakukan BPS kepada Kementerian Dalam Negeri," tuturnya.

2. Ara enggan berkomentar lebih jauh

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Editor In Chief IDN Times Uni Lubis. (IDN Times/Fauzan)

Ara menegaskan pihak yang pantas memberikan penilaian terhadap kinerja Kementerian PKP adalah BPS, DPR, dan Presiden. Dia menambahkan, tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai pernyataan wakil menterinya.

"Tentu menurut saya yang pantas untuk menilai kami, tentu BPS, DPR, kemudian Presiden. Jadi saya no comment lah soal itu," katanya.

3. Data capaian sudah disampaikan

Penyaluran rumah subsidi, Selasa (6/5/2025). (IDN Times/Trio Hamdani)

Menjawab pertanyaan soal akses data, Ara mengatakan informasi capaian kinerja Kementerian PKP sudah terbuka untuk publik. Menurutnya, data tersebut juga sudah dipaparkan dalam rapat kabinet paripurna sebelumnya.

Ara terakhir kali dia bertemu dengan Fahri Hamzah sekitar dua hingga tiga minggu lalu dalam sebuah pertemuan bersama Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo. Pada kesempatan itu, dia mengaku telah menyampaikan datanya.

“Ketemu terakhir mungkin dua minggu lalu atau tiga minggu lalu bersama Pak Hashim. Kita sampaikan kok di situ data-datanya,” kata Ara.