Revisi Kebijakan Pertalite Rampung Sebelum Prabowo Dilantik
- Luhut Binsar Pandjaitan menekankan urgensi revisi aturan pembatasan Pertalite sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden.
- Pemerintah memiliki strategi untuk mengurangi polusi udara, termasuk penutupan PLTU Suralaya, penggunaan kendaraan listrik, dan pemasangan sensor pada pabrik-pabrik di sekitar Jakarta.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan, revisi aturan pembatasan Pertalite akan rampung sebelum Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden.
Luhut menekankan pentingnya penyelesaian revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Hal itu demi peningkatan kualitas udara.
“Kita akan coba selesaikan semua sebelum pemerintah selanjutnya karena itu menurut saya penting karena tadi menyangkut pada air quality itu,” kata Luhut saat ditemui di JCC, Jakarta, Rabu (14/8/2024).
1. Rencana tutup PLTU Suralaya hingga kebijakan ganjil genap
Luhut mengungkapkan sejumlah strategi pemerintah untuk mengurangi polusi udara, termasuk mempertimbangkan penutupan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya yang sudah beroperasi lebih dari 40 tahun.
Pemerintah juga mendorong penggunaan kendaraan listrik (EV) baik mobil maupun motor. Selain itu, pemerintah juga sedang mengkaji penerapan kebijakan ganjil-genap yang memungkinkan kendaraan listrik beroperasi dengan lebih leluasa.
Peningkatan kualitas bahan bakar minyak dengan kandungan sulfur rendah juga menjadi fokus dalam upaya memperbaiki kualitas udara.
Pemerintah, kata Luhut, berencana menggantikan sekitar 5.000 bus yang saat ini masih menggunakan bahan bakar solar dengan bus listrik secara bertahap sebagai bagian dari upaya menurunkan polusi udara.
Selain itu, pemerintah juga akan memasang sensor pada pabrik-pabrik di sekitar Jakarta untuk memantau emisi gas berbahaya guna melindungi kesehatan masyarakat.
“Itu tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab kita ramai-ramai,” ujar Luhut.
2. Beban biaya kesehatan capai Rp38 triliun akibat polusi udara
Luhut menekankan, beban biaya kesehatan mencapai Rp38 triliun, termasuk melalui BPJS Kesehatan akibat dari polusi udara dengan indeks kualitas udara mencapai 170-200.
“Itu banyak yang sakit ISPA, kalian pun kena, saya juga kena semua,” tuturnya.
Dia menegaskan, isu polusi udara adalah tanggung jawab bersama. Jika ada pihak yang keberatan dengan langkah-langkah penanggulangan, mereka perlu menyadari dampak langsung terhadap kesehatan yang mungkin mereka alami.
3. Pengguna motor dipastikan tak terdampak kebijakan baru BBM
Terkait kebijakan baru BBM, sebelumnya Luhut menegaskan tidak akan ada perubahan dalam pembelian atau harga Pertalite bagi sekitar 130 juta pengguna sepeda motor.
Luhut menegaskan, pemerintah berkomitmen mempertahankan kebijakan tersebut tanpa ada penyesuaian harga maupun pembatasan pembelian bagi kendaraan roda dua.
"Tidak akan ada perubahan mengenai pembelian atau harga Pertalite kepada 130 jutaan sepeda motor. Ndak akan ada itu," kata Luhut kepada jurnalis di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Kamis (25/7/2024).
