ilustrasi utang (vecteezy.com/dao_kp20226443)
Senada dengan Yusuf, Ekonom Danamon Irman Faiz mengatakan laporan S&P Global Ratings terkait ekspansi kredit bank-bank pelat merah dinilai lebih sebagai peringatan terhadap risiko konsentrasi dan kualitas pertumbuhan kredit Himbara, bukan indikasi bahwa risiko gagal bayar saat ini sudah tinggi.
"Kalau saya melihat laporan S&P ini lebih sebagai warning terhadap concentration risk dan kualitas pertumbuhan kredit Himbara, bukan berarti risiko gagal bayar saat ini sudah tinggi," ujar Faiz kepada IDN Times.
Menurut Faiz, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah eksposur bank terhadap PT Agrinas Pangan Nusantara, khususnya dalam pembiayaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
S&P memperkirakan kredit kepada Agrinas mencapai sekitar 2 persen hingga 6 persen dari total kredit masing-masing Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Menurut Faiz, eksposur tersebut tergolong material sehingga perlu mendapat perhatian dari sisi risiko konsentrasi.
"Isu utamanya adalah konsentrasi. Kalau terjadi gangguan pembayaran pada exposure sebesar ini, credit cost dapat meningkat dan menekan profitabilitas serta permodalan," jelasnya.
Meski demikian, Faiz menilai kondisi permodalan Himbara masih relatif kuat. Rasio modal Tier-1 bank-bank tersebut berada di kisaran 16 persen hingga 20 persen sehingga masih memberikan bantalan terhadap potensi risiko.
"Saya belum melihat default sebagai base case," katanya.
Faiz menjelaskan, kredit Agrinas memang tidak secara formal dijamin pemerintah. Namun, terdapat mekanisme pembayaran angsuran yang didukung pemerintah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), maupun Dana Desa. Karena mekanisme tersebut masih relatif baru dan belum teruji sepenuhnya, menurut Faiz, risiko yang lebih relevan saat ini adalah risiko pelaksanaan dan pembayaran.
"Apakah verifikasi dan pembayaran berjalan tepat waktu. Pembayaran pertama Agrinas pada September menjadi test case yang penting," ujarnya.
Dari sisi kinerja bank, Faiz melihat setidaknya ada tiga saluran risiko yang perlu diperhatikan, yakni risiko konsentrasi kredit, kenaikan biaya kredit atau credit cost, dan tekanan terhadap margin. Selain potensi kenaikan pencadangan apabila pembayaran mengalami gangguan, pertumbuhan kredit yang sangat cepat juga membutuhkan pendanaan. Di sisi lain, imbal hasil dari pembiayaan program pemerintah relatif rendah.
Kondisi tersebut sejalan dengan perkiraan S&P yang menyebut net interest margin (NIM) bank-bank BUMN berpotensi tertekan sekitar 10 basis poin hingga 20 basis poin dalam 12-18 bulan ke depan.
"Jadi, yang perlu dimonitor bukan hanya apakah kredit tersebut default atau tidak, tetapi apakah ekspansi balance sheet yang cepat tetap menghasilkan risk-adjusted return yang sehat," kata Faiz.
Menurutnya, selama mekanisme pembayaran pemerintah berjalan sesuai desain, risiko kerugian masih dapat dimitigasi. Namun, karena eksposurnya terkonsentrasi, disiplin penyaluran kredit, pemantauan proyek, dan ketepatan pembayaran tetap menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.
