Sah! Pemerintah Tanggung Pajak Gaji Pegawai hingga September 2020

Dalam aturan itu disebutkan bahwa penerima manfaat ini harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selain itu, ketentuan ini berlaku hanya kepada WP yang penghasilannya selama setahun di bawah Rp200 juta.

"Pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)," bunyi pasal 2 ayat 3 poin c.

Insentif pajak penghasilan PPh 21 ini merupakan salah satu bentuk keringanan pajak lainnya yang diberikan pemerintah akibat dampak COVID-19. Selain PPh 21, pemerintah juga memberi keringanan pajak pada PPh Pasal 22 impor dibebaskan selama enam bulan, PPh Pasal 25 yang didiskon 30 persen, serta restitusi yang dipercepat dengan batasan hingga Rp5 miliar.

Pembebasan pajak penghasilan ini diharapkan dapat mendongkrak daya beli masyarakat karena karyawan akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi.

“Artinya sebagian dari pajak itu akan tidak dibayarkan oleh pembayar pajak. Dengan demikian si pembayar pajak akan mendapatkan take home pay, pendapatan dibawa pulang lebih tinggi, sehingga dia bisa menjaga kemampuan daya beli untuk konsumsi dan lain-lain,” ujar Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Pambudi.