Jakarta, IDN Times - Kabinet Merah Putih yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menarik perhatian publik, termasuk mengenai besaran gaji dan tunjangan yang akan diterima oleh para menterinya.
Gaji pokok dan tunjangan menteri tetap mengikuti Peraturan Pemerintah yang berlaku selama ini.
Di samping itu, mereka mendapatkan fasilitas tambahan, seperti rumah dinas dan kendaraan operasional, yang juga melibatkan anggaran negara dalam jumlah signifikan. Berikut rinciannya!
Gaji menteri ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.
Dalam PP tersebut, ditetapkan seorang menteri memperoleh gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan. Aturan itu juga mencakup gaji untuk posisi lainnya dalam lingkup lembaga tertinggi dan tinggi negara.
Selain gaji pokok, menteri di Indonesia mendapatkan tunjangan jabatan. Hal itu diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.
Berdasarkan Keppres tersebut, tunjangan jabatan menteri ditetapkan sebesar Rp13.608.000 per bulan. Kebijakan itu diberlakukan untuk menyeimbangkan tugas dan tanggung jawab menteri yang termasuk dalam kategori pejabat negara tertinggi.
Tunjangan jabatan tersebut menjadi salah satu komponen utama dalam pendapatan menteri, yang bersama gaji pokoknya membentuk total penghasilan bulanan sebesar Rp18.648.000.
Selain gaji pokok dan tunjangan jabatan, menteri juga mendapatkan berbagai fasilitas dan tunjangan lainnya, antara lain: