Segini Biaya buat Bangun IKN Tahun Depan yang Didanai dari APBN
Jakarta, IDN Times - Pemerintah telah mencanangkan alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada 2023 mendatang.
"Indikasi alokasi IKN tahun 2023 Rp27 triliun sampai dengan Rp30 triliun. Fokus pada pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap 1," demikian tertulis dalam slide presentasi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2022, Kamis (21/4/2022).
Alokasi APBN tersebut akan disebar untuk beberapa kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Polri, dan Otorita IKN.
1. Biaya pembangunan IKN tidak hanya dari APBN
Suahasil mengungkapkan, pembangunan IKN tidak hanya bergantung pada APBN. Pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif pembiayaan lainnya agar tidak membebani APBN.
"Kita biayai dengan creative financing dan juga sebagian dari APBN, tentu APBN akan juga ikut dalam IKN, tapi creative financing akan kita create. Kita akan ciptakan skema KPBU, kita ciptakan skema-skema pembiayaan dari sumber-sumber lain yang sifatnya non-APBN," kata dia.
2. Pemerintah buka opsi galang dana dari masyarakat untuk bangun IKN
Sebelumnya diberitakan, terbatasnya anggaran pembangunan IKN masih jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Undang Undang (UU) IKN membatasi penggunaan dana APBN untuk membangun ibu kota baru sebanyak 20 persen. Sisanya, harus dicari dengan skema pendanaan yang lain.
Maka, pemerintah membuka opsi untuk melakukan penggalangan dana dari masyarakat atau yang kerap disebut crowdfunding. Usulan itu mengemuka tak lama usai salah satu calon investor IKN Nusantara, Softbank memilih mundur dari pendanaan ibu kota baru.
Padahal, semula Softbank digadang-gadang bakal menanamkan duit senilai 100 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp1.432 triliun.
Pernyataan urun dana dijadikan salah satu opsi terungkap ketika Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono diwawancarai Majalah Tempo yang tayang pada periode 27 Maret 2022 hingga 3 April 2022.
"Peran APBN cukup penting karena APBN akan menjadi jangkar duluan untuk membangun kepercayaan pasar atau calon investor. Masyarakat (juga) bisa (terlibat) melalui model crowdfunding. Berbagai macam creative financing (pembiayaan di luar APBN) masih terus kami coba eksplor," ucap Bambang dalam wawancara tersebut.
Pernyataan itu kemudian menjadi viral dan perdebatan di ruang publik. Mereka menduga skema urun dana muncul lantaran pembangunan IKN Nusantara tak memiliki duit yang cukup. Sementara, untuk membangun IKN, total dana yang dibutuhkan mencapai Rp466 triliun.
3. Pembangunan IKN tahap I berlangsung dari 2022-2024
Di sisi lain, pembangunan IKN tahap I diprediksi berlangsung pada 2022 hingga 2024. Pada periode itu, pembangunan IKN dibagi ke dalam tiga alur kerja besar yakni pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi.
Selain itu, perumahan dalam bentuk rumah tapak maupun unit apartemen untuk ASN, TNI, Polri dan BIN juga akan dibangun di tahap satu.
Personel TNI, Polri dan BIN direncanakan dipindahkan ke IKN Kaltim pada 2023. Lalu, disusul pemindahan badan eksekutif, legislatif, yudikatif dan ASN pada awal 2024. Ketika pembangunan IKN tahap I sudah rampung, maka ASN mulai dipindahkan ke Kaltim.
