Segini Gaji Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN

01 Feb 2023, 15:30 WIB

Desain Istana IKN oleh Nyoman Nuarta (instagram.com/nyoman_nuarta)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menetapkan gaji beserta tunjangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp172.718.840 dan wakilnya Rp155.180.670.

Hal itu ditetapkan di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, yang diteken pada 30 Januari 2023.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 11 dikutip IDN Times.

Dijelaskan dalam Pasal 3, hak keuangan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN diberikan setiap bulan.

1. Rincian gaji Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN

Ilustrasi upah, gaji (IDN Times/Arief Rahmat)

Kepala Otorita:

Gaji pokok Rp5.040.000
Tunjangan melekat (tunjangan keluarga dan tunjangan beras) Rp648.840
Tunjangan jabatan Rp13.608.000
Tunjangan kinerja Rp153.422.000

Total hak keuangan yang diterima Rp172.718.840

Wakil Kepala Otorita:

Gaji pokok Rp4.899.300
Tunjangan melekat (tunjangan keluarga dan tunjangan beras) Rp634.770
Tunjangan jabatan Rp11.566.800
Tunjangan kinerja Rp138.079.800

Total hak keuangan yang diterima Rp155.180.670

2. Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN dapat fasilitas lainnya

Ilustrasi Arisan. (IDN Times/Aditya Pratama)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, fasilitas lainnya bagi Kepala Otorita IKN diberikan setingkat menteri dan fasilitas lainnya bagi Wakil Kepala Otorita IKN diberikan setingkat wakil menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, Kepala Otorita IKN mendapatkan dana operasional sebesar Rp178 juta dan Wakil Kepala Otorita IKN sebesar Rp145 juta.

"Dana operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80 persen secara lumpsum dan sebesar 20 persen untuk dukungan operasional lainnya," bunyi keterangan dalam perpres tersebut.

3. Gaji Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN bersumber dari APBN

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Pasal 6 menyebutkan bahwa hak keuangan diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN.

Pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya, dijelaskan dalam Pasal 7, akan dihentikan apabila Kepala Otorita IKN dan atau Wakil Kepala Otorita IKN berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan dalam Pasal 8, pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).