Setelah Denda Alibaba, Tiongkok Beri Peringatan untuk Sektor Teknologi
Jakarta, IDN Times – Regulator Tiongkok, Administrasi Negara untuk Peraturan Pasar (SAMR), memanggil puluhan pimpinan perusahaan teknologi negara pada Selasa (13/4/2021), beberapa hari setelah menjatuhkan denda senilai 2,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp39,2 triliun pada Alibaba.
Eksekutif dari perusahaan-perusahaan diundang untuk membahas masalah perilaku antitrust dan ditujukan agar setiap perusahaan memperhatikan peringatan dari kasus Alibaba dan menghentikan perilaku anti-persaingan dan perilaku ilegal lainnya, kata regulator.
“Perusahaan platform internet harus mengindahkan dan menghormati aturan,” katanya.
1. Ada 34 perusahaan yang diundang
Dalam kesempatan itu, SAMR bersama dengan Cyberspace Administration (CAC) dan Administrasi Perpajakan Negara (STA), bertemu dengan eksekutif dari 34 perusahaan internet.
Eksekutif perusahaan yang terlibat termasuk dari Alibaba, Tencent dan ByteDance, kata SAMR dalam sebuah pernyataan. Selain itu ada JD.com, Pinduoduo, Baidu, Meituan, Didi, NetEase, iQIYI dan Kuaishou.
2. Denda terhadap Alibaba
Pada Sabtu lalu, SAMR menjatuhkan denda sebesar 18,28 miliar yuan (2,8 miliar dolar AS) pada Alibaba yang didirikan miliarder Jack Ma. Denda itu dijatuhkan karena pemerintah menemukan perusahaan belanja online tersebut menerapkan “perjanjian transaksi eksklusif” yang mencegah pedagang melakukan penjualan di platform saingan.
Dua hari kemudian, regulator keuangan memerintahkan Ant Group, perusahaan teknologi keuangan milik Ma, untuk merombak operasinya dan menjadi perusahaan induk keuangan yang diawasi oleh bank sentral. Itu berarti afiliasi Alibaba harus mengikuti aturan yang serupa dengan yang diterapkan pada bank tradisional Tiongkok dan mengurangi aspirasinya untuk menjadi kekuatan dominan di dunia teknologi.
3. Prioritas Presiden Xi Jinping
Tiongkok telah memperketat aturan pada perusahaan teknologi besarnya dalam beberapa bulan terakhir. Langkah ini merupakan bagian dari tindakan keras peraturan pemerintah, yang disebut Presiden Xi Jinping sebagai salah satu prioritas utama negara pada 2021.
Bulan lalu, Xi telah mendesak para pejabat untuk meningkatkan upaya mereka untuk mengatur perusahaan online untuk menjaga stabilitas sosial.
Pada selasa, para regulator berjanji untuk menindak berbagai praktik, seperti menyalahgunakan posisi pasar yang dominan, menetapkan harga yang rendah secara artifisial untuk meraih pangsa pasar yang lebih besar dalam “pembelian kelompok masyarakat”, menggunakan data besar untuk menetapkan harga yang berbeda kepada konsumen, kebocoran informasi, dan aktivitas terkait pajak ilegal.
Secara khusus, perusahaan harus mengambil tindakan pencegahan yang ketat terhadap"lima perilaku, termasuk ekspansi modal yang tidak teratur, memonopoli pasar, menghambat inovasi teknologi oleh pesaing, menyalahgunakan algoritme internet, dan menutup ekosistem digital mereka untuk pihak lain.
“Regulator mewajibkan perusahaan untuk melakukan inspeksi mereka sendiri dalam waktu satu bulan, memperbaiki segala kekurangan, dan membuat pernyataan kepatuhan publik. Pejabat akan terus melacak perilaku perusahaan dan siapa pun yang terbukti melanggar aturan akan dikenakan hukuman berat,” kata SAMR, mengutip CNN.
