Sidang Debottlenecking, Purbaya Ungkap 2 Masalah Pengusaha

Purbaya mengatakan persoalan tersebut tidak hanya terkait tingginya tarif, tetapi juga struktur bisnis yang dinilai membuat sebagian keuntungan mengalir kepada perusahaan asing.

“Mereka bilang di dalam sama di luar, charge-nya lebih murah di luar, Rp300.000-Rp400.000. Dan itu juga disetor sebagian besar ke perusahaan asing, trader perusahaan asing,” kata Purbaya kepada jurnalis di Kementerian Keuangan, Rabu (12/8/2026).

Kondisi tersebut, membuat perusahaan dalam negeri tetap menanggung kewajiban pajak, tetapi tidak mendapatkan keuntungan secara maksimal. Purbaya juga menyoroti posisi perusahaan asing yang dinilai memiliki pengaruh dalam menentukan harga.

“Yang penting adalah harga ditentukan oleh perusahaan-perusahaan asing itu. Sehingga mereka juga tidak bisa bergerak terlalu leluasa, keuntungannya tidak maksimal,” ujarnya.

Berdasarkan materi sidang, tarif LoLo di depo empty container tercatat lebih mahal sekitar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per kontainer dibandingkan tarif layanan serupa di dalam pelabuhan. Selain itu, belum terdapat pedoman penetapan tarif yang diterbitkan Kementerian Perhubungan.

Purbaya memperkirakan persoalan tersebut berdampak terhadap biaya logistik hingga sekitar Rp4 triliun. Dari nilai tersebut, sekitar 70 persen berpotensi mengalir ke luar negeri.

Sebagai tindak lanjut, Purbaya meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mempelajari status perusahaan yang menjalankan usaha tersebut, termasuk memastikan apakah masuk kategori UMKM.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan diminta mengkaji kemungkinan penyamaan tarif LoLo di dalam dan luar pelabuhan.

“Saya minta Kementerian Perhubungan melihat dan meng-assess, bisa tidak disamakan tarif di luar dengan di dalam pelabuhan untuk lift on-lift off-nya,” kata Purbaya.

Persoalan kedua berkaitan dengan PT Ika Trias Serangkai yang mengajukan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), pada hutan produksi seluas sekitar 44.715 hektare di Kabupaten Aceh Jaya.

Perusahaan tersebut bergerak di bidang pengolahan dan ekspor hasil hutan bukan kayu berbasis getah pinus. Berdasarkan materi sidang, perusahaan mengolah getah pinus menjadi 12 produk turunan, seperti gondorukem dan terpentin, yang diekspor ke 26 negara.

Namun, permohonan PBPH sebelumnya ditolak karena areal yang diajukan terindikasi sebagian besar berada di eks-PBPH PT Aceh Inti Timber yang telah dicabut. Kondisi tersebut membuat perusahaan menghadapi ketidakpastian dalam memperoleh bahan baku getah pinus.

Purbaya mengatakan persoalan tersebut muncul akibat adanya ketidakjelasan mengenai aturan, dan pihak yang berwenang menerbitkan izin atas lahan eks konsesi tersebut.

“Ada perusahaan mau memanfaatkan kawasan hutan yang dulunya Aceh Agri yang dicabut. Mereka terkendala karena ingin membuat hutan pinus dan mengambil getah pinus di situ, tetapi tidak mendapat izin lahannya,” jelas Purbaya.

Menurut Purbaya, setelah ditelusuri, kewenangan atas lahan tersebut masih berada di Kementerian Investasi. Karena itu, ia meminta kementerian tersebut berkoordinasi dengan investor untuk mencari solusi atas persoalan perizinan.

Dalam materi sidang, pemerintah menyebut penyelesaian kasus PT Ika Trias Serangkai berpotensi menjadi preseden bagi kasus serupa pada lahan eks pencabutan konsesi lainnya. Karena itu, pemerintah perlu memperjelas kewenangan dalam menindaklanjuti peta arahan dan pengalokasian lahan tersebut.