Soroti Temuan di Internal BPK, DPR: Padahal Harusnya Jadi Role Model

Meskipun BPK mengantongi opini WTP, namun ada sejumlah keteledoran yang ditemukan. Hal ini, kata dia, harus menjadi perhatian BPK di dalam sistem pengendalian intern. Temuan SPI ini meliputi aspek administrasi terkait dengan dokumen pembayaran yang belum lengkap.

Ada pula temuan tentang pencatatan atau input persediaan yang terlambat terhadap barang milik negara yang sudah dibeli namun belum dimanfaatkan. Selain itu, ada juga temuan tentang surat perjalanan dinas (SPJ) yang dibuat lewat waktu tenggat selama 5 hari, dan piutang yang belum didukung oleh dokumen yang lengkap.

"Ke depan, soal administrasi ini jangan ada lagilah Pak Sekjen. Gitu lho, kalau dengan kementerian atau lembaga lain ya wajarlah ada temuan. Tapi, kalau dengan BPK ini kan emaknya atau induknya. Lembaga audit yang diakui dalam undang-undang kita kan hanya BPK dan BPKP," ujar Bahtiar.

Fauzi menilai BPK seharusnya menjadi contoh atau role model soal tertib administrasi yang wajib dijalankan baik kementerian, lembaga, maupun pemda. BPK diharapkan bisa menjadi lembaga negara yang menjadi acuan dalam realisasi penerapan good governance.

"BPK bisa menjadi acuan bagi entitas lain. Baik entitas yang diperiksa maupun entitas yang ada di bawah naungan BPK mungkin kantor perwakilan wilayah yang ada di provinsi," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif, mengatakan laporan keuangan BPK 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut didapatkan dari kantor akuntan publik (KAP) Wisnu Karsono Soewito & Rekan.

"Ini merupakan capaian WTP ke-15 sejak pertama kali BPK menyampaikan laporan keuangan di 2006," kata Bahtiar.