Sri Mulyani Beberkan Modus Pencucian Uang SB yang Dilaporkan PPATK
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati membeberkan modus salah satu orang yang diduga terlibat pencucian uang, berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebanyak 17 entitas terdeteksi memiliki transaksi mencurigakan yang kemudian diduga sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Salah satu yang muncul dalam laporan itu adalah orang berinisial SB, yang diketahui memiliki saham di perusahaan berinisial BSI. Setelah ditindaklanjuti, Kemenkeu mengendus modus SB adalah dengan menggunakan nomor akun dari lima orang yang merupakan karyawannya.
"Ini termasuk transkasi ini disebut money changer. Anda bisa bayangkan money changer yakni cash in dan cash out orang," Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta, Senin (20/3/2023).
1. PPATK temukan transaksi mencurigakan SPT pajak PT inisial BSI
Dalam data PPATK itu, SB disebutkan memiliki omzet Rp8,24 triliun. Sementara dari data SPT pajak mencapai Rp9,68 triliun.
Adapun berdasarkan data PPATK menunjukkan adanya perbedaan data pelaporan SPT badan mencapai Rp11,77 triliun data yang diberikan oknum kepada PPATK. Sementara dari laporan SPT pajak di DJP menunjukkan sebesar Rp11,5 triliun, terjadi dalam kurun waktu 2017-2019.
Alhasil, terdapat selisih Rp212 miliar. "Itu pun tetap dikejar," tutur Sri Mulyani.
2. Jika terbukti, entitas terkait harus bayar denda 100 persen
Inisial SB sebagai pemilik saham PT berinsial BSI muncul dalam laporan PPATK yang diterima Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Hal itu kemudian direspons Ditjen Pajak dengan melakukan penelitian dari sisi pajak untuk periode 2017-2019.
Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan terus menelusuri temuan yang diduga sebagai TPPU tersebut.
"Kalau memang buktinya nyata maka si perusahaan itu harus bayar dan denda 100 persen," ucapnya.
3. Menkeu, Menko Polhukam, dan PPATK bongkar 17 entitas terlibat TPPU
Temuan tentang transaksi mencurigakan yang diduga sebagai TPPU itu dibuka ke publik dalam konferensi bersama Menkeu Sri Mulyani, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/3/2023).
Hal itu dilakukan setelah Kemenkeu menindaklanjuti laporan PPATK dalam surat bernomor SR2748/ap.01.01/iii/2023 tertanggal 7 Maret 2023 yang diterima Kemenkeu pada 11 Maret. Laporan itu berisi keseluruhan 300 surat dalam 46 lampiran halaman mengenai rekapitulasi data hasil analisis dan hasil pemeriksaan PPATK.
