Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat adanya kenaikan belanja negara pada Oktober 2024 dibandingkan periode sama tahun lalu, yakni sebesar 14,1 persen.
"Untuk belanja, kita telah belanja Rp2.556,7 triliun. Ini artinya 14,1 persen growth dibandingkan tahun lalu posisi Oktober. Namun, ini baru 76,9 persen dari total pagu belanja negara yang di APBN 2024 adalah Rp3.325,1 triliun," tutur Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, di Jakarta, Jumat (8/11/2024).
Belanja pemerintah pusat pun mengalami pertumbuhan, yakni sebesar 16,7 persen dibandingkan Oktober 2023.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.834,5 triliun atau 74 persen dari target APBN. Adapun rinciannya terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau tumbuh 21,4 persen dari tahun lalu.
Selain itu, ada juga belanja non-K/L sebesar Rp901 triliun atau tumbuh 12,1 persen.
"Kalau teman-teman ingat bulan lalu ada yang bertanya apakah menuju akhir tahun akan ada percepatan belanja seperti biasanya memang iya, dan ini sudah mulai kelihatan, akhir Oktober sudah kelihatan 85,6 persen. Jadi ini akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun nanti," ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara.
Suahasil kemudian menjelaskan realisasi belanja negara dari sisi K/L. Anggaran sebesar Rp933,5 triliun telah digelontorkan dalam 10 bulan 2024 untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial (bansos).
Untuk belanja pegawai, Suahasil menyatakan realisasinya telah mencapai 84,8 persen dari target APBN. Hal tersebut juga tumbuh 13,4 persen dibandingkan Oktober 2023.
"Ini pertumbuhannya untuk yang pembayaran gaji tukin reguler tumbuh 10,9 persen dan THR gaji 13 tumbuh 33,6 persen. Tinggi karena di bulan Januari yang lalu ada kenaikan gaji. Jadi kenaikan gajinya terus berlangsung sehingga secara year on year tiap bulan dibandingkan bulan lalu ada peningkatan," tutur Suahasil.
Sementara itu, Suahasil turut menjelaskan bahwa pemerintah telah menggelontorkan belanja bansos per Oktober 2024 sebesar Rp122 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan 4,5 persen bila dibandingkan periode sama tahun lalu.
"Bansos dilaksanakan oleh berbagai macam kementerian, termasuk oleh Kementerian Sosial untuk penyaluran PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat, pembayaran untuk kartu sembako bagi 18,7 juta keluarga penerima manfaat. Di Kementerian Kesehatan kita membelanjakan bantuan iuran untuk para penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang jumlah penerima bantuan iurannya ada 96,76 juta peserta," tutur Suahasil.
Selain itu ada bantuan PIP bagi 15,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 789 ribu mahasiswa dan hampir 100 ribu mahasiswa di lingkup Kementerian Agama.
"Tentu juga untuk di BNPB dalam rangka tanggap darurat bencana," kata Suahasil.